Jurus Pemerintah Tangani Perubahan Iklim yang Mulai Terasa

pgr, CNBC Indonesia
22 July 2022 18:35
Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim melakukan aksi unjuk rasa di simpang Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (5/11/2021). Mereka meminta pemerintah melakukan aksi nyata untuk menghentikan krisis iklim global. Mereka tergabung dari Aliansi yang terdiri dari LSM Greenpeace, Walhi, Extinction Rebellion, Solidaritas Perempuan, BEM UI dan Jeda Untuk Iklim. Mereka membawa sejumlah spanduk mengecam sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kabinetnya dalam KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau Conference Of Parties ke-26 (COP 26) di Glasgow, Skotlandia pada Selasa (2/11/2021) kemarin. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Foto: Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim melakukan aksi unjuk rasa di simpang Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (5/11/2021). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyadari pentingnya isu mengenai perubahan iklim. Dalam hal ini pemerintah sendiri tengah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong peran anak muda untuk terlibat langsung dalam penanganan krisis iklim dan percepatan transisi energi bersih.

Tenaga Ahli Menteri ESDM sekaligus Chair of Energy Transitions Working Group (ETWG) Yudo Dwinanda Priaadi mengungkapkan, penanganan perubahan iklim membutuhkan keterlibatan anak muda, termasuk masa depan pengelolaan sektor energi.

"Dampak perubahan iklim sudah kita rasakan bersama. Penanganannya tidak bisa ditunda, Selain membangun kesadaran di masyarakat, sudah saatnya anak muda memberikan aksi nyata untuk mencari solusi bersama," kata Yudo, Jumat (22/7/2022).

Yudo menjelaskan, isu perubahan iklim maupun transisi energi yang menjadi isu global mulai banyak diminati oleh generasi milenial dan generasi Z. Ia mengamati fenomena akan maraknya komunitas penggerak maupun usaha rintisan (startup) di bidang EBT. "Hal tersebut merupakan sinyal yang baik dalam meningkatkan peran anak muda dalam mewujudkan transisi energi Indonesia," tuturnya.

Saat ini, sambung Yudo, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29 - 41% pada tahun 2030. Pada sektor energi, Indonesia memasang target penurunan emisi GRK sebesar 314-446 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. "Ini sesuai amanat UU No 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement," tegasnya.

Demi mencapai target penurunan emisi, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) sektor energi pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional.

"Penyusunan roadmap ini sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yaitu melaksanakan transisi energi, dari energi fosil menuju energi bersih ramah lingkungan utamanya pengembangan Energi Baru Terbarukan atau EBT," ungkapnya.

Peta jalan atau roadmap tersebut mencakup strategi yang perlu ditempuh oleh Indonesia dari sisi supply dan demand energi untuk menurunkan emisi GRK secara signifikan dan mencapai NZE, seperti seperti phasing down batubara, implementasi EBTKE secara masif, konversi PLTD ke Pembangkit EBT, serta peningkatan demand listrik melalui pemanfaatan kompor induksi dan kendaraan listrik

"Kami juga masih melakukan exercise dan simulasi agar dokumen peta jalan NZE sektor energi dapat sejalan dengan upaya penurunan emisi yang ditargetkan oleh KLHK selaku National Focal Point, serta dapat disinergikan dengan peta jalan sektor lainnya," Yudo menambahkan.


(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tanda Kiamat Makin Banyak, Ternyata Ini Biang Keroknya!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular