Pindah ke IKN, Gedung Pemerintah Bakal Disewa, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menyewakan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan beberapa gedung pemerintahan lainnya dalam beberapa tahun mendatang. Hal tersebut menyusul dengan rencana pemerintah yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 mendatang.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan rencana pemerintah yang bakal menyewakan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hingga gedung-gedung pemerintah lainnya ini dalam rangka untuk menggenjot dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Intinya ada PNBP, sewa kan sederhana. Nanti kalau ada alih properti, contoh di selatan disamping FX ada Kemdikbud. Kalau Kemdikbud pindah nanti gedungnya diapakan? Jadi tidak dijual tolong dipahami, tidak dijual, tapi dimanfaatkan," kata dia dalam acara Bincang Bareng DJKN dengan tema Pengelolaan BMN dalam Mendukung Energi Baru Terbarukan, Jumat (22/7/2022).

Baca: Pindah ke IKN, Siap-siap Gedung Pemerintahan Bakal Disewakan

Ia memastikan bahwa dalam pemanfaatan tersebut tidak ada aset yang dijual. Adapun Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan perhitungan atas nilai gedung-gedung yang nantinya bisa dimanfaatkan atau disewakan kepada pihak lain.

Misalnya seperti GBK, gedung Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditinggalkan PNS. "Kita sedang Menyusun sesuai UU. Kami menyusun highest and best uses. Aset di Jakarta, gedung pemerintah akan kita optimumkan kalau ditinggalkan," kata dia.

Untuk diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, sudah ada banyak investor yang tertarik berinvestasi di mega proyek pembangunan IKN.

Baca: Bahlil Lahadalia: IKN Harga Mati dan Harus Jalan Terus!

"Saya ingin mengatakan bahwa investasi yang akan masuk IKN negara-negaranya sudah ada. Tapi kami tidak mungkin ngomong setiap hari, negara-negara ini, kita lama sudah kayak hari-hari omong kosong," kata Bahlil.

"Investasi di IKN sudah ada. Dari negara mana? Contoh UEA, contoh Korea Selatan, contoh Taiwan, contoh China. Banyak," lanjutnya.

Bahlil menekankan, pemerintah sudah memiliki rencana kerja yang jelas perihal IKN. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah mengajak para pemimpin redaksi media massa untuk melihat dari dekat perihal eksekusi dari rencana kerja tersebut.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video : Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Tembus 97%