SKK Migas Jadi Dibubarin? Ini 3 Opsi Lembaga Penggantinya..

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses pembahasan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) hingga kini masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Adapun salah satu poin pembahasan pentingnya adalah mengenai lembaga definitif sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal mengaku pihaknya akan mengikuti setiap proses pembahasan Revisi UU Migas yang saat ini bolanya berada di DPR dan Kementerian ESDM. Namun demikian, setidaknya terdapat tiga opsi format kelembagaan pengelolaan hulu migas yang nantinya dapat diterapkan untuk menggantikan posisi SKK Migas saat ini.

Ketiganya tersebut adalah Pertama, ministry-dominated model yakni di bawah kementerian. Kedua, NOC-Dominated model yakni lembaga tersebut nantinya di bawah Pertamina. Ketiga, independent body alias badan khusus independen yang memiliki mandat untuk melakukan pengusahaan industri hulu migas.

Baca: Potensi Migas RI Terbesar Dunia, Dikelola Inggris & Spanyol

"Mana yang lebih superior di dunia internasional? Masih terjadi perdebatan," ujarnya dalam Sharing Session dan Edukasi Media Industri Hulu Migas, Selasa di Tangerang, Selasa (19/7/2022).

Meski begitu, mengenai bentuk kelembagaan, berkaca dari Norwegia, kata Kemal selalu disebutkan bahwa exporting the Norwegian Model dianggap sebagai model kelembagaan paling superior dan bentuknya independent body regulator.

"Karena industri ini jangka panjang jadi dengan independent body regulator bisa menciptakan kepastian kepada investor," katanya.

Baca: Gempar! Potensi Migas Terbesar Dunia Ada di RI, Ini lokasinya

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji sebelumnya mengungkapkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembahasan RUU Migas. Salah satunya, yakni kelembagaan definitif yang nantinya berperan untuk menggantikan SKK Migas.

"Dugaan saya kelembagaannya yang tidak mudah. Jadi sekarang SKK Migas itu sebenarnya task force kerja khusus. Perlu untuk kepentingan yang lebih besar ke negara, menurut kami segera dikerjakan menjadi suatu bentuk yang permanen," ujar Tutuka saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (20/6/2022).

Menurut dia, perlu upaya lebih dalam menarik iklim investasi migas ke Indonesia. Misalnya seperti kemudahan perizinan hingga pemberian berbagai insentif dari Kementerian Keuangan.

Baca: Heboh! RI Temukan Potensi Migas Terbesar di Dunia

"Nah kita mencoba mengubah secara fundamental dengan mudah-mudahan tahun ini DPR membahas dengan kita RUU Migas yang 10 tahun belum selesai. Harapannya itu bisa dilakukan itu kita sudah punya konsep, apa yang boleh masuk di sana agar bisa mengubah iklim investasi," katanya.

Komisi VII DPR RI sebelumnya justru mendesak pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan RUU Migas. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai masih kurang serius.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai selama ini pemerintah masih belum serius dalam melanjutkan pembahasan revisi UU Migas. Hal tersebut diketahui dari pembahasan alot kelembagaan definitif untuk menggantikan SKK Migas.

Baca: Jreng..Ini Dia 3 Model Kelembagaan Calon Pengganti SKK Migas

Menurutnya, lembaga definitif sebagai pengganti SKK Migas makin kompleks lantaran pemerintah akhirnya memilih mencabutnya dari usulan pada RUU Cipta Kerja. Hal ini pun membuat para anggota kecewa dengan adanya pencabutan tersebut.

"Waktu itu staf ahli menko perekonomian jadi jubir alasan utama belum siap pemerintah. Ternyata banyak sekali masukan yang mengkhawatirkan draft yang diusulkan," ujarnya dalam webinar Kebijakan Insentif untuk Mendukung Peran Penting Industri Hulu Migas dalam Transisi Energi dan Perekonomian Indonesia, Rabu (15/6/2022).

Dari sisi DPR, Mulyanto mengaku pihaknya akan terus mendorong agar revisi UU Migas ini dapat segera terealisasi. Apalagi pihaknya juga telah memegang dratnya, agar menjadi RUU usulan inisiatif Komisi VII.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article SKK Migas Bakal Bubar, Ini 3 Opsi Kelembagaan Penggantinya..