
B20-G20 Sepakati Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

Jakarta, CNBC Indonesia - Forum dialog B20-G20 telah sukses diselenggarakan B20 Indonesia Finance & Infrastructure Task Force, secara hybrid di Nusa Dua, Bali pada Kamis (14/7) lalu.
B20 Indonesia Finance & Infrastructure Task Force Chair, Ridha Wirakusumah mengemukakan mengenai rekomendasi kebijakan yang dirumuskan satuan tugasnya guna mengatasi kesenjangan infrastruktur dan pendanaan terutama di negara-negara berkembang.
"Kami mendorong empat rekomendasi Gugus Tugas F&I dapat dituangkan dalam aksi-aksi nyata, melalui kolaborasi pelaku usaha dan pemerintah, untuk mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Ridha dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7/2022).
Adapun empat rekomendasi yang sudah dihasilkan adalah pertama, meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai.
Kedua, mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero yakni jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer, tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
Ketiga, mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas serta yang keempat, memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan, empat rekomendasi yang diajukan Task Force F&I untuk mewujudkan masa depan yang hijau dan berkelanjutan harus didukung dan diperjuangkan, terutama terkait hambatan dan rintangan yang menghalanginya.
"Kesenjangan terkait infrastruktur antara negara maju dan berkembang sangat terlihat jelas. Negara berkembang menghadapi tantangan yang sudah menjadi persoalan klasik, yakni minimnya infrastruktur di wilayah pedalaman dan pedesaan sehingga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat dan berjalan lambat," jelas Arsjad.
Arsjad mendorong negara-negara maju memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang melalui pendanaan dan investasi proyek infrastruktur serta transfer teknologi yang dapat membawa dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi.
Menurutnya, kemitraan publik-swasta juga merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan cerdas. Sektor swasta sebagai mesin utama untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikatakannya memainkan peran yang semakin penting pada hampir semua perubahan besar global, sosial dan lingkungan.
"Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan ini akan menjadi panduan penting dan praktis bagi kita untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan cerdas dalam skala besar demi pemulihan ekonomi global yang kolaboratif dan inklusif," pungkasnya.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Isu Prioritas G20-B20 Indonesia Jadi Bahasan Utama WEF 2022
