Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Molor, Menlu China Temui Jokowi!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
11 July 2022 13:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi beserta delegasi di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan China mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan resolusi damai terhadap situasi yang terjadi di Ukraina.
"RRT sekali lagi memberikan apresiasi atas berbagai upaya Indonesia untuk mencoba mencari atau mengupayakan resolusi damai, penyelesaian secara damai terhadap situasi yang sedang terjadi di Ukraina termasuk secara spesifik disebutkan mengenai kunjungan Presiden ke Kyiv dan Moskow," kata Retno dalam keterangan resmi.
Retno menjelaskan, Jokowi beserta delegasi China juga membahas berbagai isu bilateral antara lain komitmen antara Indonesia dan China untuk terus meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan.
 Foto: Presiden Jokowi Menerima Menteri Luar Negeri RRT, Istana Merdeka. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
"Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021 perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan lebih dari 54% dan mencapai nilai US$ 110 miliar," jelasnya.
"Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun, dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia makin lama makin banyak memasuki pasar Tiongkok," jelas Retno.
Retno menuturkan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai proyek prioritas antara kedua negara, kerja sama di bidang kesehatan, dan dorongan interaksi pihak swasta antara Indonesia dengan China.
"Dibahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," katanya.
"Kemudian hal yang dibahas lain adalah kerja sama di bidang kesehatan, termasuk untuk vaksin dan genomic joint laboratorium, dan yang terakhir dibahas juga mengenai upaya kedua belah pihak untuk mendorong interaksi yang lebih kuat antara swasta atau private sector kedua belah pihak," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo juga blak-blakan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dia mengungkapkan Penyertaan Modal Negara harus segera cair supaya proyek ini bisa terselesaikan.
"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, dan apabila ini tidak cair di 2022 ini maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga," ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI.
Didiek menjelaskan hal ini disebabkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China juga semakin menipis.
"Mungkin cash flow dari KCIC itu hanya akan bertahan sampai bulan September sehingga kalau ini belum turun maka cost over run ini yang harapannya selesai pada Juni 2023 ini akan terancam mundur," katanya.
 Foto: foto/ Seluruh Rangkaian EMU KCJB Sudah Selesai Diproduksi /Dok. KCICSeluruh Rangkaian EMU KCJB Sudah Selesai Diproduksi |
Namun menurut Didiek perencanaan trial pada acara G20 November mendatang masih akan terus dilakukan. Didiek menjelaskan masalah pada proyek KCIC Ini ini juga bermula dari kontraktor.
"Kalau perusahaan bukan penyelenggara kereta api tentu menjadi masalah," jelasnya.
Berlanjut hingga 2019 proyek ini molor karena permasalahan pembebasan lahan. Hingga pada akhirnya KAI menjadi lead konsorsium pada proyek ini.
Begitu juga permasalahan pembengkakan biaya dimana pada awal proyek itu diestimasi hanya US$ 6 miliar, namun saat ini berpotensi naik sekitar Rp 1,17 miliar - Rp 1,9 miliar.
"Ini awalnya dari pembebasan lahan, yang besar dari EPC US$ 600 juta sampai US$ 1,2 juta, relokasi jalur utilisasi dan biaya financing cost. kemudian biaya head office dan operasi," jelasnya.
Dari paparanya Didiek menjabarkan biaya kenaikan EPC mengalami kenaikan US$ 0,6 miliar - US$ 1,2 miliar, pembebasan lahan US$ 0,1 miliar - US$ 0,3 miliar dan biaya head office dan pra operasi naik US$ 0,5 - US$ 0,2 miliar.
Berlanjut pada biaya kontijensi naik US$ 0,2 miliar, financing cost naik US$ 0,2 miliar, biaya lainnya US$ 0,05 miliar.
Sehingga diperkirakan ada kenaikan biaya mencapai US$ 1,176 miliar - US$ 1,9 miliar. Adapun posisi cost over run yang menjadi tanggung jawab pihak Indonesia mulai dari Rp 2,5 triliun - Rp 4,1 triliun. Dimana diusulkan untuk dipenuhi melalui PMN tahun anggaran 2022 setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat.
(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mengingat Janji Jokowi Pilih China: Tak Pakai Duit Rakyat!
Most Popular