Rumah Makin Mahal & Awas Ada Ancaman Subprime Morgate di RI

Sebagai catatan, kasus kredit macet subprime mortgage di AS pernah menggoyang perekonomian global pada 2007-2008.

Krisis bermula dari menggelembungnya sektor properti di AS. Kebijakan ekspansif bank sentral AS serta spekulan pasar membuat bisnis properti marak dan menyebabkan melambungnya harga properti di Paman Sam.

Kredit subprime mortage pun marak ditawarkan kepada pembeli yang memiliki risiko paling tinggi dan tidak memenuhi syarat penerimaan kredit prime mortgage.

Kredit tersebut diberikan mudah tetapi dengan biaya dan bunga 200-300 bps lebih tinggi dibandingkan kepada peminjam prime mortgage.

Baca: BTN Minta Uang Negara, Demi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam skema subprime mortgage, pemberi pinjaman bisa mengambalih properti jika peminjam gagal membayar.
Persoalan subprime menjadi rumit karena nilai klaim dari kredit properti disekuritisasi dan dinilai sebagai obligasi bernama mortgage-backed security (MBS). Obligasi tersebut diperjualbelikan di pasar sekunder.

Permasalahan muncul saat the Fed mengetatkan kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuan pada 2007. Banyak peminjam yang gagal bayar karena tingginya bunga yang harus dibayar.
Gagal bayar di sektor mortgage kemudian meluas ke sektor perbankan dan lembaga pembiayaan hingga menyeret nama-nama terkenal seperti Lehman Brothers.

Baca: Dapat Tambahan Modal, Ini Janji BTN Buat yang Mau Ambil KPR

Sri Mulyani bukan tidak menyadari risiko dari sekuritisasi aset KPR. Karena itulah, dia menegaskan underlying asset harus tetap sound, risk management harus tetap baik dan juga transparan.

"Kita dapat belajar dari kegagalan Amerika Serikat pada tahun 2008-2009 di mana asset backed security-nya mereka nggak tahu lagi apa aset yang ada di dalam security nya itu dan bahkan mereka tidak bisa mengetahui berapa risiko dari aset tersebut," tutur Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap sejumlah pihak ikut berpertisipasi dalam mempermudah pembiayaan perumahan. Menurutnya, Bank Indonesia bisa membantu melalui kebijakan makroprudential-nya yaitu dengan menurunkan risiko dari Aset Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR-nya untuk sektor perumahan dan melonggarkan loan to value. 

"Tujuannya adalah agar lebih banyak yang berani mendanai sektor perumahan karena risikonya diturunkan bobotnya oleh bank sentral kita di dalam prudential frame- nya," tutur Sri Mulyani.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan bisa mempermudah pembiayaan melalui mikroprudensial sementara Kementerian Keuangan dari sisi instrumen keuangan negara.

TIM RISET CNBC INDONESIA

 

(mae/hps)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All