Sedihnya Sri Mulyani Lihat 2 Sektor Andalan RI Ini 'Impoten'

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hutan bukan hanya berfungsi sebagai penyerap polusi udara atau CO2, namun sejatinya kehutanan harus bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Sementara kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap dengan Produk Domestik Bruto (PDB), hanya Rp 91 triliun hingga Rp 112 triliun saja.

"Itu masih sangat kecil. Jadi kalau terhadap GDP sharenya memang kecil, kurang dari 1%, even hanya sekitar 0,6% hingga 0,7%," jelas Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, Selasa (28/6/2022).

Baca: Benarkah China Menjebak Negara Lain dengan Utang?

Pertumbuhan dan kontribusi PDB subsektor kehutanan dan penebangan kayu juga setiap tahunnya relatif rendah. Pada 2021 misalnya hanya mencapai 0,66% lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 0,70%.

"Nah ini berarti kita sebagai negara yang punya hutan tropik dan bahkan dalam hal ini banyak yang sudah menjadi hutan industri rasanya kontribusi kurang dari satu persen it doesn't sound right, pasti ada hal-hal yang perlu untuk kita benahi bersama," ujarnya.

"Indonesia itu isinya hutan sama perikanan tapi dua sektor ini kontribusi ke dalam GDP kita is almost nothing, nggak benar itu berarti," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Oleh karena pemerintah dan otoritas terkait perlu duduk bersama mengatasi masalah ini, baik dari regulasi, institusi dan tata kelolanya. "Kan persoalannya di situ dan untuk Indonesia kita harus pikirkan," tuturnya.

Baca: Rusia-China Vs Indonesia, Siapa yang Utangnya Lebih Besar?

Adapun dari sisi penerimaan negara, khususnya yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kontribusi dari sektor kehutanan ini hanya mencapai Rp 5,6 triliun atau hanya mencapai 0,4% dari keseluruhan pendapatan negara yang mencapai Rp 1.500 triliun.

"Ini tidak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan total penerimaan negara kita sekarang sudah mencapai Rp 1.500 triliun dan PNBP kita sudah mencapai hampir sekitar Rp 350 triliun," jelasnya.

Sri Mulyani menilai, meskipun sektor kehutanan hanya berkontribusi Rp 5,6 triliun maka ada yang salah dengan tata kelola dan regulasinya.

Oleh karena itu, semua pihak yang bertanggung jawab harus mencari tahu di mana letak masalahnya agar kontribusi kehutanan dapat ditingkatkan. Namun bukan berarti, otoritas juga bisa menebang pohon sembarangan.

"Tidak berarti dieksploitir, ditebangin supaya GDP-nya naik, nggak juga gitu juga," tuturnya.

Baca: Desain Awal APBN 2023: PDB Meroket, Tambahan Utang Menyusut

Sri Mulyani berpandangan, bahwa pengawasan harus terus ditingkatkan, dan upaya berkelanjutan penegakan hukum. Selanjutnya adalah optimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai menganggur.

Kebijakan PNBP sumber daya alam (SDA) kehutanan tahun 2023, dari sisi tata kelola adalah pembebasan layanan dokumen perhutanan sosial, tata kelola sistem single window penagihan dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap wajib bayar.

Berikutnya peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara online terintegrasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan tertib penatausahaan PNBP berbasis online.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seluruh Target Ekonomi RI di 2024 Meleset