Klarifikasi Lengkap Mahathir Soal Malaysia Harus Rebut Kepri

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad buka suara soal pidatonya yang saat ini menjadi kontroversi. Pidato itu terkait Malaysia yang mungkin harus merebut Singapura dan Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam sebuah pernyataan yang diterima CNBC Indonesia melalui aplikasi pesan singkat, Kamis (23/6/2022), politisi senior itu menyebut bahwa hal ini tidaklah benar. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan bahwa ia meminta Malaysia mengklaim Kepri dan Singapura adalah hal yang keliru dan di luar konteks.

"Laporan tentang apa yang saya katakan pada Pertemuan Orang Melayu itu tidak akurat. Saya tidak meminta Malaysia untuk mengklaim tanah yang telah kami hilangkan," tegasnya.

"Saya mencoba untuk menunjukkan bahwa kami sangat khawatir kehilangan batu 'seukuran meja' tetapi tidak pernah tentang bagian yang lebih besar dari Malaysia, ketika mereka diambil dari kami," tambahnya lagi menyindir masalah internal pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Johor, yang mengurusi soal sengketa Batu Puteh, wilayah yang diperebutkan dengan Singapura.

"Kehilangan Pulau Batu Puteh bukanlah masalah besar. Adalah kesalahan Pemerintah Johor untuk menyangkal bahwa (Pulau) Batu itu milik Johor. Seandainya penolakan itu tidak dilakukan, tidak akan ada perselisihan sekarang," jelasnya lagi.

Mahathir kemudian juga menerangkan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurutnya masuknya kedua pulau itu menjadi milik Malaysia patut disyukuri.

Ia juga berterima kasih kepada Indonesia. Itu karena RI tidak mempermasalahkan keputusan pengadilan internasional yang menegaskan dua pulau itu merupakan milik Kuala Lumpur.

"Kita patut bersyukur pengadilan dunia menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada kita. Mereka jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Puteh, hanya sebuah singkapan batu," kata Mahathir.

"Kita patut bersyukur bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan penghargaan tersebut. Sungguh, kita tidak bersyukur atas keuntungan kita," ujarnya lagi.

Pernyataan kontroversial Mahathir sendiri pertama kali dimuat media Singapura Strait Times. Ini sempat membuat Kementerian Luar Negeri RI bereaksi dan menyebutnya tak berdasar.