Lapor Pak Jokowi! Duit Bansos Buat Rakyat Mandek Nih...

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mencatat, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berjalan lambat. Dari total alokasi Rp 455,6 triliun, dana yang baru direalisasikan baru 24,9% atau Rp 113,5 triliun.

Berbicara dalam konferensi pers APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan realisasi dana tersebut masih lambat apalagi jika dibandingkan realisasi belanja kementerian dan lembaga.

"PCPEN masih lambat, terealisir baru Rp 113,5 triliun sampai 17 Juni, artinya baru 24,9%," kata Sri Mulyani, Kamis (23/6/2022).

Untuk dana penanganan kesehatan baru terealisasi Rp 27,6 triliun atau 22,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 122,54 triliun. Realisasi berasal dari pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin melalui dana desa.

Selain itu, dana untuk perlindungan masyarakat baru terealisasi sebesar Rp 57 triliun atau 36,9% dari total pagu Rp 154,7 triliun dengan rincian sebagai berikut:

• PKH Rp 14,35 triliun
• Kartu Sembako Rp 18,9 triliun
• BLT minyak goreng Rp 7,2 triliun
• BLT Desa Rp 10,9 triliun
• BT PKL WN Rp 1,3 triliun
• Karu Prakerja Rp 4,4 triliun.

Sementara itu, dana untuk penguatan pemulihan ekonomi baru terealisasi Rp 28,8 triliun atau 16,2% dari pagu yang ditetapkan Rp 178,3 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

• Padat Karya Rp 5,5 triliun
• Pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 900 miliar
• Ketahanan Pangan Rp 6 triliun
• ICT Rp 1,6 triliun
• Kawasan Industri Rp 600 miliar
• Dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp 8,23 triliun
• Insentif perpajakan Rp 6 triliun.

"Dari sisi belanja masih belum perform," tegas Sri Mulyani.