Lewat Digitalisasi SPBU, Roda 6 Hanya Boleh Isi BBM 200 Liter

News - Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
23 June 2022 17:40
Suasana pengisian BBM di SPBU Bojongsari, Jawa Barat, Jumat (14/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya untuk mengendalikan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi. Pasalnya, disparitas harga Solar subsidi dengan non subsidi yang cukup lebar telah berdampak pada penyalahgunaan BBM jenis tersebut.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat program digitalisasi SPBU yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Program ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM jenis Solar subsidi agar lebih tepat sasaran.

Meski digitalisasi tersebut belum berjalan optimal untuk sekarang ini. Namun menurut Erika melalui digitalisasi yang sudah berjalan, pihaknya telah menemukan beberapa kejanggalan terkait penyelewengan BBM solar bersubsidi.


"Misalnya adanya pengisian yang berulang dengan Nopol yang sama atau adanya pengisian yang melebihi 200 liter kan maksimum untuk kendaraan roda enam ke atas 200 liter. Itu kita bisa melacak dari situ, tentunya itu kemudian kami koreksi," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Kamis (23/6/2022).

Untuk diketahui, BPH Migas sebelumnya juga telah menghimbau, supaya Badan Usaha pelaksana penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oil). Khususnya untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian;

a.kendaraan bermotor perseorangan roda empat paling banyak 60 liter/hari/kendaraan.

b.kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda empat paling banyak 80 liter/hari/kendaraan

c.kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter/ hari/ kendaraan.

Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas, Alfon Simanjuntak membenarkan, bahwa perbedaan harga solar bersubsidi dengan harga solar nonsubsidi saat ini menjadi salah satu faktor penyaluran solar subsidi melebihi kuota pada Februari 2022.

"Salah satu faktor itu (harga)," kata Alfon kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/3/2022).

Selain itu, faktor berikutnya yakni pengaturan mengenai siapa konsumen pengguna yang berhak, masih harus diperjelas lagi. Mengingat sejauh ini belum terlalu detail.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Solar Subsidi Jadi Langka Gegara Banyak Ditimbun, Beneran?


(pgr/pgr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading