Kurs dan ICP Menggila, Subsidi Listrik Bisa Tembus Rp 65 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan subsidi listrik pada 2022 tembus di angka Rp 65,07 triliun. Nilai tersebut di atas subsidi yang sebelumnya sudah dianggarkan sebesar Rp 63 triliun.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan subsidi listrik sebesar Rp 63 triliun pada 2022, dengan asumsi ICP US$ 63 per barel dan kurs Rp 14.350/US$.

Namun, karena pergerakan dari harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang masuk dalam salah satu komponen pembentukan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, maka terdapat koreksi mengenai tarif listrik yang harus ditanggung negara.

"Kita juga melihat pergerakan ICP, kurs, dan inflasi. Sampai saat ini, Mei lalu kita prediksi sepertinya subsidi akan meningkat sedikit menjadi Rp 65,07 triliun," ujarnya dalam diskusi Kebijakan Tarif Listrik Berkeadilan secara virtual, Jumat (17/6/2022).

Lebih lanjut, Rida memastikan meski harga ICP terus mengalami kenaikan, namun pemerintah akan berupaya agar rumah tangga golongan tak mampu tidak terkena dampak sekalipun keuangan negara turut bengkak dalam menambal kenaikan tarif listrik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, per April 2022, pihaknya sudah menggelontorkan Rp 46,45 triliun untuk subsidi energi. Besarnya subsidi agar harga Pertalite hingga listrik tak naik.

Realisasi tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mencapai Rp 34,8 triliun atau sudah mengalami kenaikan hingga 50% dibandingkan April 2021 yang hanya mencapai Rp 23,2 triliun. Selanjutnya, penggelontoran subsidi listrik sebesar Rp 11,6 triliun.

Kenaikan harga komoditas berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan LPG. Realisasi BBM dan LPG sampai April 2022 sudah mencapai 44,8% dari pagu APBN 2022," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2022, dikutip Selasa (24/5/2022).

Adapun, kompensasi BBM Rp 18,1 triliun telah dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dalam negeri.

Lonjakan penyaluran subsidi, kata Sri Mulyani juga disebabkan adanya kenaikan ICP, percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi dan peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi.

"Untuk belanja subsidi di jalur perlinsos cukup besar lonjakannya karena konsekuensi dari harga-harga (naik)," tuturnya.

Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi untuk BBM yakni solar dan minyak tanah sebanyak 4,1 juta kiloliter, LPG tiga kilogram sebanyak 1,9 juta kilogram dan 38,4 juta pelanggan listrik bersubsidi.