Pantas Sri Mulyani Kesal, Segini Duit Daerah Habis Bayar PNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam satu kesempatan meluapkan dengan geram kepada kepala daerah, terkait belanja daerah yang dikeluarkan tidak optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani awalnya menyampaikan kondisi perekonomian global. Di mana kondisinya tidaklah mudah untuk dihadapi. Sehingga pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama menyiapkan strategi demi menjaga masyarakat.

Selanjutnya, bendahara negara tersebut mengungkit kelemahan pemerintah daerah dalam 11 tahun terakhir. Di mana belanja yang dikeluarkan tidak optimal.

"Tahun 2011 waktu itu transfer pusat ke daerah Rp 450 triliun sekarang sudah Rp 770 triliun dan anda lihat belanja pegawai naik terus, belanja barang naik tinggi, belanja modal relatif stagnan dan bahkan menurun," kata Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri, dikutip Jumat (17/6/2022).

Baca: Luapan Kekesalan Sri Mulyani ke Gubernur: Duit Habis Buat PNS

Sri Mulyani menilai jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka tanpa Infrastruktur cukup mustahil. Sementara, infrastruktur sendiri termasuk dalam bentuk belanja modal, sehingga jika belanja modal pemerintah daerah semakin mengecil, maka sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Lantas, berapa sebenarnya realisasi belanja pegawai daerah yang membuat Sri Mulyani geram?

Kementerian Keuangan mencatat, pada April 2022, realisasi belanja APBD mencapai Rp 175,86 triliun, turun 1,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 177,87 triliun.

Per jenis belanja, kinerja belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat belanja pegawai merupakan belanja yang paling besar pengeluarannya di daerah.

Pada belanja pegawai, realisasinya sampai dengan April 2022 mencapai Rp 91,10 triliun, naik 0,8% jika dibandingkan April 2021 yang sebesar Rp 90,40 triliun.

Baca: Ini Rencana Mulia di Balik Honorer Dihapus, Baca Baik-baik

Kemudian pada belanja barang dan jasa terealisasi sampai April 2022 sebesar Rp 41,77 triliun atau naik 1,8% jika dibandingkan April 2021 yang sebesar Rp 41,02 triliun. Adapun belanja modal terealisasi Rp 9,32 triliun, turun 6,4% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dijelaskan bahwa kenaikan belanja pegawai antara lain dikarenakan sebagian besar daerah telah merealisasikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil daerah (PNSD).

Selain komposisi belanja, Sri Mulyani juga turut menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga menghadapi masalah percepatan belanja yang lambat. Sebagai contoh, pada Mei ini Indonesia bahkan mengalami kontraksi belanja, di mana lebih rendah 17% dibanding tahun lalu.

"Tahun lalu akhir Mei kita belanja Rp 270 triliun di APBD, tahun ini hanya Rp 232 triliun. Nanti perlu melihat apa yang jadi kendala," ujarnya.

Foto: Dok. Kemenkeu Dok. Kemenkeu

Tak berhenti di situ, Sri Mulyani juga turut menyoroti dana pemerintah daerah yang selama ini masih banyak mendem di Bank. Padahal dana tersebut diharapkan untuk segera disalurkan ke masyarakat.

"Artinya kecepatan kita untuk membelanjakan instrumen yang penting ke daerah gak jalan. Kita gak sekedar belanja, begitu dapat transferan dari pusat langsung gampang aja bayar gaji pegawai. Itu gak perlu leadership yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak kenapa belanja modal kurang padahal masyarakat masih butuh Infrastruktur, masih ada kemiskinan," kata dia.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pensiunan PNS Bakal Dapat Rp1 M, Kajiannya Sudah Sampai Mana?