Tak Cuma China-Rusia, Ramai WN Tinggalkan Juga Negara Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Akibat krisis ekonomi yang diderita, warga Sri Lanka dilaporkan berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Dalam lima bulan pertama tahun 2022, otoritas dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor, dibandingkan dengan 91.331 pada periode yang sama tahun lalu.

Di Departemen Imigrasi dan Emigrasi, tempat orang mengantri berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, seorang pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan. Mereka berusaha memenuhi permintaan paspor saat ini.

Departemen telah memperketat keamanan, memperluas jam kerja, dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan. Tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari.

"Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini," kata H.P. Chandralal, pejabat setempat dikutip dari Reuters, Kamis (16/6/2022).

"Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan," tambahnya.

Urgensi bagi banyak orang yang ingin pergi diperparah dengan peringatan dari Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe. Ia mengatakan bahwa krisis pangan akan terjadi beberapa bulan lagi.

Padahal, negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu memang telah kekurangan makanan, gas untuk memasak, bahan bakar, dan obat-obatan. Pemerintah negeri itu dianggap salah urus ekonomi, di saat pandemi Covid-19 menghapus cadangan devisanya.

Depresiasi mata uang, inflasi lebih dari 33%, dan kekhawatiran ketidakpastian politik dan ekonomi yang berkepanjangan juga mendorong banyak orang untuk bermigrasi. Pemerintah sendiri disebut mendukung lebih banyak orang bekerja di luar negeri untuk meningkatkan pengiriman uang, yang menurut bank sentral telah berkurang setengahnya dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, PBB telah mengatakan Sri Lanka berisiko mengalami darurat kemanusiaan besar-besaran. Lembaga itu bahkan berencana untuk memberikan US$47,2 juta kepada 1,7 juta orang yang paling rentan di negara itu.

Dalam upaya untuk memperbaiki krisis, Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout, setelah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sekitar US$12 miliar pada bulan April. Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan setidaknya US$5 miliar untuk memenuhi impor penting selama sisa tahun ini.