Langkah Reshuffle Jokowi, Apakah Tepat Buat Perekonomian?

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
Rabu, 15/06/2022 15:35 WIB
Foto: Presiden Joko Widodo Memberikan Keterangan Pers Usai Melantik Menteri dan Wamen Baru Kabinet Indonesia Maju, Istana Jakarta, 15 Juni 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pergantian menteri (reshuffle) pada hari ini dianggap tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Apalagi yang terpilih kebanyakan adalah politisi.

"Reshuffle yang tidak akan banyak berarti karena efektif pemerintahan pendek sisa 1,5 tahun lagi. Sisanya gaduh pemilu," ungkap Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/6/2021).


Target Jokowi dengan sosok baru di kabinet adalah menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan energi yang mengancam. Kehadiran politisi diharapkan juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam. Menurutnya, sosok pejabat yang baru dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

"Menteri perdagangan menurut saya selayaknya diganti karena kegagalan kebijakan terkait sawit. Reshuffle saya kira sudah ditunggu-tunggu orang," kata Piter kepada CNBC Indonesia.

Foto: Presiden Joko Widodo Memberikan Keterangan Pers Usai Melantik Menteri dan Wamen Baru Kabinet Indonesia Maju, Istana Jakarta, 15 Juni 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo Memberikan Keterangan Pers Usai Melantik Menteri dan Wamen Baru Kabinet Indonesia Maju, Istana Jakarta, 15 Juni 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Hanya saja, Piter mengharapkan tidak ada kegaduhan politik yang kemudian muncul. Zulkifli Hasan menurutnya adalah sosok yang mampu menyelesaikan tugas dari Jokowi.

"Yang penting jangan bikin gaduh, pastikan kalau supply barang termasuk minyak goreng terjaga. Tidak ada kelangkaan," imbuhnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga memiliki tugas yang berat.

"Salah satu masalah yang perlu dibenahi ialah masalah sertifikasi tanah. Apalagi beberapa waktu belakangan ini muncul isu adanya mafia sertifikat tanah yang diduga dilakukan oleh oknum dari Kementerian ATR dan BPN itu sendiri. Sehingga hal ini perlu diinvestigasi lebih lanjut diperiksa oleh menteri dan juga wakil menteri yang baru untuk memastikan bahwa reformasi agraria dan tata ruang bekerja secara optimal," paparnya.


(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Bocoran Mendag Soal Hasil Nego IEU-CEPA & Nasib Ekspor RI ke Eropa