Luhut Mau Kumpulkan Pengusaha Minyak Goreng di Bali, Ada Apa?

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
Sabtu, 11/06/2022 10:00 WIB
Foto: Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10/06/022). (Dok: Kemenko Marves)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengumpulkan para pengusaha besar hingga asosiasi di Bali. Hal ini untuk membahas terkait masalah minyak goreng dan akan ada business matching.

"Apa yang dibuat pemerintah apa yang cocok apa yang tidak cocok sehingga tidak ada dusta di antara kita. Saya lihat dari itu kerusakan selama lima bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun. Tapi saya dengerin," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (9/6/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengeklaim permasalahan terkait minyak goreng di Indonesia telah mulai terselesaikan.


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Saat Konfrensi Pers PPKM. (tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

"Alhamdulillah kalau saya boleh lapor di sini saya kemarin pergi ke Semarang, Jawa Barat, Jakarta, angkanya semua mulai turun, semua sekarang bagus," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut menjelaskan tata kelola minyak goreng akan didigitalisasi ke depannya. Dengan begitu akan terlihat peningkatan penerimaan negara.

Luhut juga mengungkapkan rencana audit yang sedang dilakukan pihaknya mengenai minyak goreng. Tujuannya pemerintah bisa mengetahui luas lahan kelapa sawit hingga ekspor minyak goreng.

"Jumlah yang ada di industri ini harus cocok kepada Kemendag, Kemenperin, Bea Cukai. Jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi saya kira penerimaan negara saya kira billion of dollar kita akan tambah dari sana," kata Luhut.

Renacana lainnya pemerintah juga akan membatasi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit, ungkapnya.

"Kemudian juga kita akan batasi orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektare di republik ini. saya kira kita nggak setuju dengan hal-hal seperti ini. Itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan," jelasnya.


(npb)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Tarif Ekspor Naik, Emiten CPO Makin Terjepit?