Kronologi Lengkap Pejabat India Hina Nabi, Alasan & Kata Modi

Bukan Sekali?

Sebenarnya persoalan ini sempat dijabarkan Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu. Dalam dokumennya yang rilis Jumat, AS menyatakan bahwa pejabat di India kerap mendukung "serangan terhadap kelompok dari agama minoritas di negara itu seperti Muslim dan Kristen".

Dalam laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan beberapa kasus serangan ditemukan di tempat-tempat ibadah umat minoritas.

"Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah," kata Blinken dikutip laman yang sama.

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, juga mengatakan demikian. Ia menambahkan bahwa di India, beberapa pejabat bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah.

AS pun menunjuk pada undang-undang yang membatasi konversi agama di India. Hal ini mengutip laporan diskriminasi terhadap umat Muslim dan Kristen.

"Politisi membuat pernyataan publik yang menghasut atau posting media sosial tentang agama minoritas," tambah laporan AS.

Sebenarnya, pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Modi diketahui seringkali dikritik karena dugaan diskriminatif. Terbaru, kasus diskriminasi yang dilaporkan adalah larangan berhijab di sekolah dan universitas wilayah Karnataka.

Sekretaris partai Modi BJP, Yashpal Suvarna bahkan menyebut larangan ini diberlakukan seiring dengan India yang akan mengarah kepada negara yang berpolitik dan berekonomi dengan landasan Hindu. Hal ini biasa dikenal sebagai 'Hindu Rashtra'.

Dari tahun 2019 hingga kini setidaknya ada beberapa oturan negara yang dibuat dan dianggap diskriminatif. Awal tahun, sebuah negara bagan juga melarang penggunaan jilbab di sekolah atau Universitas.

Tanggapan Pemerintah Modi

Meski demikian, dalam updatenya, BJP telah melakukan skorsing ke Sharma. Bahkan Jindal telah dikeluarkan dari partai.

"BJP mengecam keras penghinaan terhadap tokoh agama dari agama apa pun," ujar keterangan resmi partai, sebagaimana dikutip dari Straits Times.

"Partai Bharatiya Janata juga sangat menentang ideologi apa pun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apa pun. BJP tidak mempromosikan orang atau filosofi seperti itu," tambahnya.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan tweet dan komentar ofensif dari para juru bicara BJP sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.

Kontroversi tersebut juga telah menjadi tantangan diplomatik bagi Perdana Menteri Narenda Modi yang dalam beberapa tahun terakhir sedang memperkuat hubungan kuat dengan negara-negara Islam yang kaya energi.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All