Internasional

Kronologi Lengkap Pejabat India Hina Nabi, Alasan & Kata Modi

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia

09 June 2022 11:51

pemilu india Perdana Menteri India Narendra Modi — Foto: Orang-orang yang memegang plakat meneriakkan slogan-slogan menuntut penangkapan anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) Nupur Sharma atas komentarnya yang menghujat Nabi Muhammad, di sebuah jalan di Mumbai, India, 6 Juni 2022. (REUTERS/FRANCIS MASCARENHAS)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ramai-ramai negara Muslim mengecam India sejak Minggu. Mereka mengutuk dan menyebut Bollywood didera "islamofobia".

Arab Saudi melalui pernyataan resmi kementerian luar negeri meminta India menghormati kepercayaan dan agama lain yang ada. Qatar bahkan meminta Delhi memuat permintaan maaf.

Kuwait bahkan menyerukan boikot produk India. Hal sama juga dilakukan RI dan India dengan memanggil perwakilan India.

Baca:

Alasan Politisi India Hina Nabi Muhammad, Bikin Geram Sedunia

Bagaimana kronologinya?

Hal ini dipantik pernyataan juru bicara partai Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP). Pernyataan Nupur Sharma dalam sebuah debat di televisi disebut menghina Nabi Muhammad SAW.

Mengutip Sputnik News, salam sebuah debat di media Times Now, Sharma disebut mengolok-olok Al-Quran. Ia menyamakannya dengan "bumi itu datar".

Baca:

RI Bisa Boikot India karena Hina Nabi Muhammad? Ini Faktanya

Ia pun menghina tokoh penting umat Muslim, Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena menikah dengan istrinya Aisyah, saat masih muda belia.

"Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan kemudian berhubungan dengannya pada usia sembilan tahun," ujarnya dalam sebuah video yang kemudian dihapus oleh saluran televisi tersebut.

Bukan hanya Sharma. Hal sama juga dilakukan Juru bicara BJP lain, Naveen Jindal. Ia berkomentar menghina Islam di sosial media.

Apa Alasannya?

Sharma pun memberi alasan mengapa ia mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, komentar itu hanya pembelaan atas "penghinaan yang dibuat terhadap dewa Hindu Siwa".

"Saya sudah menghadiri debat TV itu selama beberapa hari terakhir di mana Mahadev kami dihina dan tidak dihormati terus menerus," katanya di akun Instagram.

"Saya tidak bisa mentolerir penghinaan dan rasa tidak hormat yang terus menerus ini terhadap Mahadev dan saya mengatakan beberapa hal untuk menanggapinya," tambahnya lagi.

"(Namun) jika kata-kata saya telah menyebabkan ketidaknyamanan atau menyakiti perasaan keagamaan siapa pun, saya dengan ini menarik pernyataan saya tanpa syarat," lanjutnya.

Hal sama juga dikatakan Jindal. Di Twitter ia membela diri, mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewa Hindu.

Halaman 2>>

Bukan Sekali?

Sebenarnya persoalan ini sempat dijabarkan Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu. Dalam dokumennya yang rilis Jumat, AS menyatakan bahwa pejabat di India kerap mendukung "serangan terhadap kelompok dari agama minoritas di negara itu seperti Muslim dan Kristen".

Dalam laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan beberapa kasus serangan ditemukan di tempat-tempat ibadah umat minoritas.

"Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah," kata Blinken dikutip laman yang sama.

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, juga mengatakan demikian. Ia menambahkan bahwa di India, beberapa pejabat bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah.

AS pun menunjuk pada undang-undang yang membatasi konversi agama di India. Hal ini mengutip laporan diskriminasi terhadap umat Muslim dan Kristen.

"Politisi membuat pernyataan publik yang menghasut atau posting media sosial tentang agama minoritas," tambah laporan AS.

Sebenarnya, pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Modi diketahui seringkali dikritik karena dugaan diskriminatif. Terbaru, kasus diskriminasi yang dilaporkan adalah larangan berhijab di sekolah dan universitas wilayah Karnataka.

Sekretaris partai Modi BJP, Yashpal Suvarna bahkan menyebut larangan ini diberlakukan seiring dengan India yang akan mengarah kepada negara yang berpolitik dan berekonomi dengan landasan Hindu. Hal ini biasa dikenal sebagai 'Hindu Rashtra'.

Dari tahun 2019 hingga kini setidaknya ada beberapa oturan negara yang dibuat dan dianggap diskriminatif. Awal tahun, sebuah negara bagan juga melarang penggunaan jilbab di sekolah atau Universitas.

Tanggapan Pemerintah Modi

Meski demikian, dalam updatenya, BJP telah melakukan skorsing ke Sharma. Bahkan Jindal telah dikeluarkan dari partai.

"BJP mengecam keras penghinaan terhadap tokoh agama dari agama apa pun," ujar keterangan resmi partai, sebagaimana dikutip dari Straits Times.

"Partai Bharatiya Janata juga sangat menentang ideologi apa pun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apa pun. BJP tidak mempromosikan orang atau filosofi seperti itu," tambahnya.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan tweet dan komentar ofensif dari para juru bicara BJP sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.

Kontroversi tersebut juga telah menjadi tantangan diplomatik bagi Perdana Menteri Narenda Modi yang dalam beberapa tahun terakhir sedang memperkuat hubungan kuat dengan negara-negara Islam yang kaya energi.

Apa Kata PM Modi?

Pages