Ada Usul, SKK Migas Pegang Kendali Pengawasan Panas Bumi

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mengusulkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dapat di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hal tersebut menyusul adanya insiden kebocoran gas yang berulang kali terjadi di PLTP Sorik Marapi.

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa potensi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun demikian, pemanfaatannya masih tergolong rendah.

Oleh karena itu, dengan adanya insiden kebocoran gas diPLTPSorikMarapi, ia pun menyarankan supaya pengawasan dalam pengembangan panas bumi dapat dilimpahkan keSKK Migas. Sehingga pengawasannya akan lebih intensif.

Nampaknya pengawasan di panas bumi ditingkatkan. Panas bumi kemungkinan akan dilimpahkan ke SKK Migas, ini baru ideSugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR

Baca: Tinggal Tunggu Waktu, Pengembangan EBT Bakal Disiram Insentif

"Nampaknya pengawasan di panas bumi ditingkatkan. Panas bumi kemungkinan akan dilimpahkan ke SKK Migas, ini baru ide, supaya ada pengawasan yang lebih intens," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Kementerian ESDM, Selasa (7/6/2022).

Menurut dia guna mendorong iklim investasi di sektor panas bumi, pemerintah telah menggelontorkan beberapa insentif yang diperlukan untuk para pengembang. Salah satunya yakni melalui government drilling untuk mengurangi resiko eksplorasi panas bumi.

Seperti diketahui, Komisi VII mulai berang dengan adanya insiden kebocoran gas di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebab kejadian ini bukan kali pertama terjadi.

Baca: Jurus RI Kejar Target Energi Hijau di Tengah Over Suplai

Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu mengungkapkan kekesalannya pada PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selaku operator proyek. Apalagi besaran kompensasi yang dikeluarkan perusahaan akibat insiden ini masih dilakukan pembahasan rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Ini kan peristiwa sudah berulang, lalu korban sudah banyak. Nanti di sesi setelah selesai sesi ini saya minta tutup sudah, siapa yang melanjutkan? Cari investor baru yang lebih memperhatikan rakyat di sana. Saya gak begitu tertarik dengan penjelasan teknis," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian ESDM, Senin (23/5/2022).

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman juga turut mengungkapkan kekesalannya. Pasalnya, kondisi ini dapat berpengaruh pada iklim investasi panas bumi di tanah air.

Sementara, pemerintah saat ini tengah gencar mendorong pengembangan energi terbarukan. Salah satunya yakni dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT).

"Dengan realitas di lapangan seperti ini, dampaknya kemana-mana mempengaruhi iklim investasi di negara kita. Kalau gak dilakukan perbaikan saya meyakini sangat sulit untuk mendorong industri panas bumi di negara kita," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Tantangan Pemerintah Dorong Pengembangan Panas Bumi