CPNS yang Mundur Bisa Terbebas dari Denda, Ini Syaratnya!
Foto: Tes CPNS di Tengah Pandemi (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengundurkan diri kendati sudah dinyatakan lolos tahap seleksi akhir oleh instansi terkait.
Salah satu alasan mereka mundur beragam. Mulai dari besaran gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ekspektasi dan harapan, lokasi pekerjaan yang tidak sesuai, mendapatkan kesempatan di tempat lain, hingga kehilangan motivasi.
Pemerintah sendiri telah memastikan akan memberikan sanksi bagi CPNS yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Salah satunya adalah membayar denda yang bervariasi, maksimal sebesar Rp 100 juta ke negara.
Namun, mereka masih mungkin terhindar dari jeratan denda tersebut. Lantas, maksudnya bagaimana?
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengemukakan saat ini pengenaan denda memang tidak dipukul rata, alias tidak semua instansi menerapkan aturan yang sama.
Bima mencontohkan, ada satu instansi yang menerapkan aturan khusus. Jika ada CPNS yang mundur, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mendaftar untuk satu tahun periode berikutnya.
"Nah di kementerian lain ada yang sudah tanda tangan dulu perjanjian ketika sudah diterima kamu membayar denda," kata Bima, Senin (6/5/2022).
Bima mengatakan, pengenaan sanksi berupa denda tersebut diterapkan bukan tanpa alasan. "Karena mereka menggunakan asessment center, psiko tes yang mahal, itu berbeda-beda," kata Bima.
Bima menegaskan, ke depan pemerintah akan memukul rata aturan bagi CPNS yang mengundurkan diri. Bukan tidak mungkin, nantinya semua CPNS yang mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa denda dalam bentuk ganti rugi.
"Ke depan mungkin akan diseragamkan," tegas Bima.
[Gambas:Video CNBC]
Duh Ampun! Ada 1,6 Juta PNS RI Ternyata Tak Kompeten
(cha/cha)
