Segini Realisasi Minyak Goreng Bersubsidi Dana BPDKS

Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia

30 May 2022 18:03

Pekerja mengisi minyak goreng curah bersubsidi ke dalam jerigen di pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (23/5/2022). Operasi pasar tersebut menyediakan minyak goreng curah subsidi sebanyak 8000 liter dengan harga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram untuk mencukupi kebutuhaan masyarakat. (CNBC Indonesoa/ Tri Susilo) — Foto: Minyak goreng curah bersubsidi ke dalam jerigen di pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (23/5/2022). (CNBC Indonesoa/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Hingga Senin, 30 Mei 2022 pukul 14.55 WIB, realisasi penyaluran minyak goreng bersubsidi dana BPDPKS tercatat mencapai 442.672,27 ton. Atau, sekitar 75,81% dari kebutuhan sebanyak 583.902 ton.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, realisasi itu dihasilkan oleh 75 produsen eksportir minyak goreng di dalam negeri. Melibatkan 299 distributor 1 dan 1.378 distributor 2 dan 28.060 pengecer.

Putu memaparkan, progres realisasi program yang digelar sejak Maret 2022 tersebut. Dimana sepanjang 16-31 Maret 2022 (16 hari) kebutuhan kumulatif 103.792 ton sementara pengiriman industri minyak goreng 64.586 ton atau 62,23% dari kebutuhan harian 6.487 ton.

Baca:

Demi Ekspor, Produsen Minyak Goreng Rela Gak Dapat Subsidi

Lalu, sepanjang 1-30 April 2022 (30 hari) kebutuhan kumulatif 194.634 ton dengan pengiriman industri mencapai 210.835

Sementara untuk Mei, sejak tanggal 1 hingga 30 pukul 14.54 WIB, realisasi penyaluran tercatat 167.214,24 ton dari kebutuhan 194.634 ton.

"Realisasi distribusi minyak goreng skema subsidi BPDPKS selalu lebih besar dari kebutuhan," kata Putu kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Dia menjelaskan, dari 81 perusahaan yang tercatat, yang ikut program minyak goreng curah bersubsidi BPDPKS adalah 75 perusahaan.

"Setelah kita verifikasi, ternyata yang 6 perusahaan itu ada yang gudang, ada yang masih proses pembangunan. Jadi, hasil verifikasi itu 75 industri minyak goreng, mereka adalah produsen eksportir," ujar Putu.

Hingga Senin (30/5/2022), lanjutnya, tercatat ada 62 perusahaan dalam proses pengajuan subsidi kepada BPDPKS. Untuk pembayaran selisih kemahalan harga minyak goreng kepada produsen minyak goreng.

"35 dari perusahaan tersebut memutuskan memilih mengkonversi subsidi yang akan diterima menjadi hak ekspor. 3 sudah dibayarkan, sedangkan 7 dalam proses di surveyor, sisanya dalam proses berkas kita tunggu update sore ini," kata Putu.

Tercatat volume penyaluran 35 perusahaan tersebut per Senin (30/5/2022) pukul 15.10 WIB adalah 223.504 ton minyak goreng curah.

"Ini datanya masih terus berkembang. Ini belum saya laporkan ke Kemendag, cq. Dirjen Daglu," kata Putu.

Putu mengatakan, program minyak goreng bersubsidi dana BPDPKS akan berlangsung sampai 31 Mei 2022 hingga sebelum tengah malam.

"Tapi, proses di bawah jalan terus. Pengajuan klaim kepada BPDPKS akan dibuka sampai 31 Juli 2022 melalui SIINas," katanya.

Baca:

Ternyata Ini Untungnya Kalau Kantor Pusat Sawit Wajib di RI

Hal itu, ujar Putu, diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 26/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Permenperin No 8/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"Lalu per 1 Juni akan berlaku program minyak goreng curah rakyat berbasis NIK," kata Putu.

Dimana program tersebut akan bersanding dengan kebijakan wajib pemenuhan domestik (domestc market obligation/ DMO) minyak goreng.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Catat..Program Minyak Goreng Bersubsidi Hanya Sampai 31 Mei