Gubernur Parkir Uang di Bank, Gak Dipangkas Juga Pak Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini membutuhkan dana besar untuk menambal subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang membengkak. Sementara itu persoalan covid-19 belum sepenuhnya selesai dan penambahan utang harus mulai ditahan.

"Pemerintah juga masih harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi karena pandemi belum selesai. Apalagi harus ada anggaran untuk mengantisipasi lonjakan kasus," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah kepada CNBC Indonesia, Senin (30/5/2022)

Diketahui, akibat perang Rusia dan Ukraina harga minyak dunia naik hingga di atas US$ 100 per barel, sedangkan asumsi APBN hanya US$ 63 per barel. Perbedaan yang sangat jauh sekali.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp 74,9 triliun. Selain itu ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi BBM sebesar Rp 234 triliun serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp 41 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi adalah Rp 443,6 triliun.

Di samping itu, pemerintah mengambil langkah automatic adjustment (pencadangan anggaran) yang dapat dilakukan terhadap Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum direalisasikan/dikontrakkan, dengan total sebesar Rp24,5 Triliun.

Pada sisi lain, pemerintah daerah masih saja memarkir uang di perbankan alih-alih direalisasikan dalam bentuk belanja. Totalnya mencapai Rp 191,5 triliun.

Adapun provinsi yang paling banyak mengendap di perbankan yakni Jawa Timur, dengan nilai mencapai Rp 24,1 triliun. Sedangkan terendah berada di wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp 1,07 triliun.

Belanja daerah tercatat turun 1,1% menjadi Rp 175,86 triliun pada April 2022. Dibanding April 2021, belanja daerah mencapai Rp 177,87 triliun.

Di sisi lain, belanja pegawai di daerah tumbuh 0,8% mencapai Rp 91,10 triliun karena THR, barang dan jasa Rp 43,77 triliun atau tumbuh 1,8%, serta barang modal Rp 9,32 triliun atau tumbuh 6,4%. Berbeda dengan belanja lain-lain yang mengalami penurunan 10,7% menjadi Rp 33,68 triliun.

Belanja kesehatan di daerah juga mengalami penurunan 7,8% atau Rp 25,92 triliun, begitu juga dengan belanja perlindungan sosial yang turun 39,3% atau Rp 1,72 triliun.

Baca: Bukan Gaji PNS, Ini Dana Kementerian yang Dipangkas Menkeu!

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs