Siapa Perusahaan Sawit yang Disebut Luhut Berkantor di LN?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap perusahaan minyak kelapa sawit.

Berbicara di sela seminar yang digelar di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Luhut memastikan perusahaan minyak kelapa sawit wajib memiliki kantor pusat d Indonesia.

"Anda sudah baca di media, kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut, seperti dikutip Jumat (27/5/2022).

Eks Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan, audit perlu dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada, mulai dari luasan kebun, produksi, hingga kantor pusatnya.

"Saya lapor presiden, 'Pak headquarter-nya harus semua pindah ke sini'," kata Luhut.

Luhut menegaskan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia. Menurutnya, masih banyak perusahaan minyak kelapa sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu [hektare], headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, Luhut memang baru ditunjuk Jokowi untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng. Salah satu langkah konkret ke depan adalah melakukan audit terhadap semua perusahaan kelapa sawit.

"Nanti kita audit semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," ujar Luhut kepada wartawan.

Audit itu meliputi luas lahan, hak guna usaha (HGU), produksi hingga kantor pusat. Khusus untuk kantor pusat, Luhut bilang tidak boleh ada kantor pusat perusahaan kelapa sawit di luar wilayah NKRI.

"Harus di Indonesia supaya pajaknya," katanya.
.