Jokowi Perintahkan Urus Minyak Goreng, Luhut Batal ke Davos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng membuatnya urung menghadiri acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Hal itu diceritakan Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang ditayangkan di kanal Youtube STTAL, Rabu (25/5/2022).

Mulanya, Luhut mengatakan kalau pemulihan ekonomi dunia pascapandemi Covid-19 terkendala dampak perang Rusia dan Ukraina. Ini ramalan dari berbagai lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD.

Setelah itu, Luhut menuturkan pembicaraannya dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva tadi malam via telepon.

"Jadi dia MD IMF dan teman baik saya. Dia ada di Davos. Tadinya kami janji ke Davos, tapi karena saya diminta ngurusin minyak goreng, saya gak jadi ke Davos," ujar Luhut.

"Di Davos tadinya kami mau berbicara banyak hal dengan IMF maupun dengan beberapa orang dari Bank Dunia," lanjutnya.

Lebih lanjut, Luhut mengeklaim kalau lembaga-lembaga dunia kerap memberikan apresiasi mengenai Indonesia.

"Kita aja kadang-kadang dalam negeri ini asal ngomong gak ada pakai data. Jadi saya titip para perwira anda bicara pakai data. Jadi data itu yang anda bicara. Ini saya kira sangat penting dan saya senang STTAL juga untuk mendidik para perwira bicara dengan data," kata Luhut.

"Kita banyak pengamat-pengamat kita asal nggak lihat lengkap terus komentar. Komentarnya dia pun belum pernah melaksanakan betapa kompleksnya penyelesaian masalah ini sudah berkomentar pada masalah itu," lanjutnya.

Seperti diketahui, Luhut memang baru ditunjuk Jokowi untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng. Salah satu langkah konkret ke depan adalah melakukan audit terhadap semua perusahaan kelapa sawit.

"Nanti kita audit semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," ujar Luhut kepada wartawan seusai acara evaluasi aksi afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Audit itu meliputi luas lahan, hak guna usaha (HGU), produksi hingga kantor pusat. Khusus untuk kantor pusat, Luhut bilang tidak boleh ada kantor pusat perusahaan kelapa sawit di luar wilayah NKRI.

"Harus di Indonesia supaya pajaknya," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan kalau audit akan dilakukan mulai bulan depan.

"Segera, awal Juni. Jadi dengan demikian makin tertib," ujarnya.

Baca: Siap-siap! Dimulai Juni, Luhut Audit Semua Perusahaan Sawit

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Berikan "Oleh-Oleh" dari Saudi untuk Jokowi