Simak! Sri Mulyani Bawa Kabar Baik Soal Utang RI

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

24 May 2022 10:50

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Memberikan Keterangan Pers Mengenai Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022 (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang pada April 2022 menurun tajam.

Sri Mulyani merinci, realisasi pembiayaan APBN lewat utang pada April 2022 sebesar Rp 155.9 triliun turun drastis 62,4% jika dibandingkan April 2021 yang sebesar Rp 414,9 triliun.

"Angka ini jauh-jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu April Rp 414,9 triliun, drop 62,4%," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2022, dikutip Selasa (24/5/2022).

Realisasi pembiayaan utang bulan lalu melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 142,2 triliun dan pinjaman neto senilai Rp 13,6 triliun.

Penerbitan SBN neto pada April 2022 menurun 65,9% dari April 2021 yang sebesar Rp 416,7 triliun, begitu pula dengan pinjaman neto yang turun 857,2% dari sebesar minus Rp1,8 triliun pada bulan April tahun lalu.

"Ini menggambarkan APBN sudah mulai terjadi konsolidasi atau pemulihan. Itu yang kami lihat dari profil pembiayaan kita, yang paling utama penurunan sangat tajam dari issuance SBN," ujarnya.

"Ini juga bentuk menjaga ketahanan APBN, dengan tren kenaikan suku bunga, menahan eksposure dari market dengan tren kenaikan suku bunga global," sujar Sri Mulyani lagi.

Sementara itu, Sri Mulyani menuturkan realisasi burden sharing dengan Bank Indonesia hingga April mencapai Rp 30,17 triliun, yang terdiri dari penerbitan surat utang negara (SUN) sebesar Rp15,43 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp14,74 triliun.

Kementerian Keuangan memproyeksi, defisit APBN 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari 4,8% menjadi 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, pemerintah tidak perlu merealisasikan rencana penerbitan utang sebesar Rp 100 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman pada kesempatan yang sama.

"Dengan defisit lebih rendah, saat ini sudah memotong Rp 100 triliun," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan penerimaan negara di akhir tahun bisa mencapai Rp 2.266,2 triliun. Didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.784 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 481,6 triliun.

Sementara belanja pemerintah naik sampai Rp 3.106,4 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan subsidi energi menjadi Rp 208,9 triliun dan pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 293,5 triliun. Di sisi lain ada penambahan perlindungan sosial Rp 18,6 triliun.

Dengan demikian maka defisit anggaran akan menjadi Rp 840,2 triliun atau 4,5% PDB.