Biaya Ngutang Kini Lebih Mahal, Ini Strategi Tim Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan pada tahun ini. Terutama dari sisi pembiayaan, sebab biaya dari penerbitan bunga utang semakin mahal.

"Kondisi market akan lebih mahal," ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (23/5/2022)

Baca: Bye Asing! Orang RI Makin Banyak Mau Ngutangin Negara

Diketahui banyak negara sejak beberapa waktu terakhir menaikkan suku bunga acuan sebagai bentuk respons atas lonjakan inflasi. Seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara kawasan Eropa.

Negara berkembang juga tak ketinggalan. Selain untuk merespons kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga acuan juga dibutuhkan untuk menahan aliran modal keluar alias capital outflow dan mengamankan nilai tukar mata uangnya.

Foto: Kementerian Keuangan outfow

Indonesia memang masih membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja APBN pada tahun ini. Namun pemerintah tidak terburu-buru. Terlihat dalam beberapa kali penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), permintaan investor akan yield yang tinggi diabaikan pemerintah.

Selama lima bulan terakhir, pemerintah juga baru satu kali menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas). Masih ada beberapa lainnya, yang mungkin akan terealisasi pada kuartal II hingga IV. Baik itu yen, euro hingga syariah dan green bond.

"Kita melihat kesempatan di window yang baik di market dan kita fleksibilitas di size dan timingnya," pungkasnya.

Pemerintah juga akan mencari pendanaan dari multilateral dan bilateral serta memanfaatkan dukungan Bank Indonesia (BI).

"Kita mencoba mencari dukungan dari multilateral dan bilateral dan dukungan BI melalui SKB 1 dan 3 yang bunganya lebih rendah," jelas Luky.

Foto: Pembiayaan APBN (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu) Pembiayaan APBN Saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2022.

Kesepakatan BI dan Pemerintah terakhir tertuang dalam SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun.

Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun untuk tahun 2021 dan Rp40 triliun untuk tahun 2022, sesuai kemampuan keuangan BI.

Baca: RI Batalkan Tambahan Utang Rp 100 Triliun Tahun Ini

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tarik Utang Baru Rp198 T, Sri Mulyani: Masih Sangat Kecil!