IKN Baru Disebut Minim Pendanaan, Luhut Akhirnya Buka Suara

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

23 May 2022 09:25

Foto: Keterangan Pers Rapat Terbatas Evaluasi PPKM, Kantor Presiden, Senin (4/4/2022. (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kabar yang menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) minim pendanaan.

Berbicara saat memberikan pengarahan dalam Perayaan Dies Natalis ke 60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Luhut menyebut IKN Nusantara telah menarik minat investasi dari investor negara lain.

"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, putera mahkota Kerajaan Arab Saudi yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar," kata Luhut, seperti dikutip Senin (23/5/2022).

Luhut menyebut Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund (INA) telah menyatakan komitmen investasi untuk membantu pembangunan ibu kota baru. Tak tanggung-tanggung, mereka menyiapkan dana sebesar US$ 20 miliar dolar.

"IKN will be world-class city for all. Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,' jelasnya.

Luhut menegaskan ibu kota baru nantinya akan diperuntukkan bagi generasi muda di masa depan. Desain kota ini, kata dia, diklaim tidak akan kalah dengan pembangunan kota modern lainnya seperti Neom, Arab Saudi hingga Dubai, UEA.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar yang menyebutkan dana haji akan dipergunakan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal tersebut ditegaskan Gus Yaqut, sapaan akrabnya dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji 1443 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tidak benar ada hoax yang mengatakan dana haji digunakan untuk keperluan pembangunan IKN," kata Gus Yaqut beberapa waktu lalu.

Gus Yaqut menegaskan pemerintah selama ini justru memberikan subsidi jemaah haji melalui dana haji agar biaya yang dikeluarkan para jamaah tidak sebesar yang seharusnya.

"Yang ada melalui BPK, pemerintah mensubsidi jemaah haji agar biaya besar yang dikeluarkan bisa lebih ringan," kata Gus Yaqut.