Ngeri! 5 Kebijakan 'Gila' Kim Jong Un Demi Nol Covid di Korut

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) akhirnya melaporkan kasus Covid-19 pertamanya pada 12 Mei lalu. Bahkan, laporan kasus ini juga diiringi dengan kabar kasus kematian pertama akibat virus itu.

Namun, untuk menghadapi gelombang kasus Covid-19, negara yang dipimpin Kim Jong Un ini malah membuat beberapa kebijakan 'gila', mulai dari menolak vaksin hingga menggunakan ramuan tradisional sebagai obat.

Berikut kebijakan yang dikeluarkan Kim pasca munculnya kasus Covid, dikutip dari berbagai sumber.

1. Lockdown Ketat Selama 2 Tahun

Korut adalah salah satu negara pertama yang menutup perbatasannya pada Januari 2020 setelah virus pertama kali muncul di negara tetangga China.

Kebijakan ini dengan cepat mengusir semua orang asing, termasuk diplomat dan pekerja bantuan internasional, dan memblokir perjalanan masuk, sehingga negara ini berada menjalani program isolasi ketat selama lebih dari dua tahun.

Kim sebelumnya memuji keberhasilan strategi tersebut, bahkan media pemerintah menyoroti "pekerjaan anti-epidemi" secara nasional.

Tetapi prediksi para ahli mengataka nCovid-19 akan menyelinap masuk pun terjadi. Pasalnya semua wabah terjadi di negara tetangga Korut. dengan wabah di semua negara tetangga.

Virus itu bisa berasal dari manusia yang melakukan penyeberangan ilegal dari China, atau melalui hewan yang terinfeksi, seperti burung atau babi hutan, yang melintasi perbatasan dengan bebas, kata para ahli.

Korut dan China bahkan menangguhkan perdagangan kereta api pada April tahun ini karena kekhawatiran Pyongyang akan infeksi, tetapi pengiriman kargo laut terus berlanjut.

"Pelaut Korea Utara mungkin terinfeksi saat berinteraksi dengan awak lain, akhirnya menularkan virus ke awak pelabuhan," kata situs spesialis yang berbasis di Seoul, NK News dalam sebuah analisis.

2. Tolak Vaksin dari WHO dan Negara Lain

Korut juga menolak untuk mendapatkan vaksin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal lembaga itu sempat ingin mengirimkan jutaan vaksin Sinovac dan AstraZeneca.

Kim juga dilaporkan berulang kali menolak bantuan pandemi dan vaksin dari negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel) dan China.

Kementerian Unifikasi Seoul Korsel yang bertanggung jawab atas hubungan lintas batas, mengatakan pihaknya mengusulkan untuk menyediakan pasokan medis, termasuk vaksin, masker dan alat uji, serta kerja sama teknis. Namun, pesan tersebut belum diterima Korut.

Tawaran itu datang tidak lama setelah Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan akan membantu Korut memerangi pandemi.

Penolakan ini memiliki alasan. Korut berdalih negaranya tidak begitu membutuhkan vaksin karena tidak memiliki kasus dan menyebut masih banyak negara lain yang lebih membutuhkan vaksin dibanding negaranya.