Petani Menjerit! Cek 5 Fakta Ekspor CPO Dibuka Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan keran ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan sejumlah turunannya ditutup mulai 28 April 2022 hingga waktu ditentukan kemudian. Jokowi berjanji, ekspor akan dibuka lagi jika ketersediaan di dalam negeri terpenuhi dengan harga terjangkau.

Bahkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato menambahkan, keran ekspor berlaku hingga minyak goreng curah di dalam tersedia dengan harga Rp14.000 per liter, merata di seluruh Indonesia.

Kini, belum genap sebulan, berhembus kabar wacana keran ekspor akan dibuka lagi. Menyusul kisruh yang terjadi di lapangan, di tingkat petani.

Bahkan, petani sawit yang tergabung dalam Apkasindo sampai menggelar aksi protes di Jakarta, kemarin Selasa (17/5/2022). Petani juga mengirimkan surat kepada Presiden, meminta larangan ekspor ini segera dicabut.

"Iya (ada kemungkinan ekspor bakal dibuka). Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden hari ini," kata Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/22).

Berikut fakta ekspor CPO dan produk turunannya yang didesak kembali dibuka:

1. Jeritan Petani Sawit: TBS Tidak Terbeli, Harga Anjlok

Petani sawit menjerit karena terhimpit harga tandan buah segar (TBS) yang terus jatuh akibat larangan ekspor tersebut. Petani sawit di daerah mengaku tidak kuat lagi menahan permainan harga oleh pabrik-pabrik kelapa sawit atau jejaring segelintir pengusaha.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI) pun menyatakan sikapnya.

Mereka meminta kebijakan pembatasan dihentikan dan mendorong Presiden melawan mafia minyak goreng dan segelintir pengusaha kakap.

"Seluruh organisasi petani sawit meminta Presiden Joko Widodo mencabut larangan sementara ekspor CPO. Kebijakan ini telah diberlakukan sekitar 2 minggu dan telah menimbulkan dampak negatif yang luar biasa kepada petani sawit dengan turunnya harga TBS di seluruh Indonesia, dengan penurunan sekitar Rp1.000 - 1.500/kg. Contoh harga TBS petani di Sulawesi saat ini hanya berkisar Rp1.500/kg dari harga sekitar Rp3.000/kg sebelum kebijakan pelarangan ekspor CPO," demikian pernyataan bersama sejumlah organisasi petani sawit diterima CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Kondisi yang sama dilaporkan terjadi mulai dari wilayah Sumatera sampai Kalimantan. Tidak hanya penurunan harga TBS petani juga di hadapkan dengan banyaknya pabrik kelapa sawit yang tutup dengan alasan tangki-tangki penampungan CPO penuh sehingga petani tidak bisa menjual TBS-nya.

"Kesulitan yang dihadapi petani kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, misalnya PT Citra yang memiliki 3 PKS sampai dengan saat ini masih tutup. Sehingga berpengaruh terhadap penurunan harga TBS kelapa sawit yang cukup tinggi. Di tingkat petani, harga TBS kelapa sawit berkisar Rp1.600 - 1.750 per kilogram," dikutip dari Pernyataan Sikap Bersama Ketua Umum SPI Henry Saragih dan Sekretaris Jendral SPKS Mansuetus Darto, Jumat (13/5).

Seperti dilansir Reuters, Apkasindo melaporkan, sejak adanya larangan ekspor CPO, harga TBS anjlok 70% di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, Apkasindo memprediksi, setidaknya 25% pabrik kelapa sawit (PKS) telah berhenti membeli buah kelapa sawit dari petani mandiri sejak larangan ekspor diberlakukan. Petani merencanakan akan menggelar aksi protes di 22 provinsi lainnya.

Mansuetus Darto dalam unggahan akun Twitternya memaparkan, saat ini petani sawit sudah tak lagi menjual buah ke pembeli dengan harga bagus, tapi ke pabrik yang masih buka.

Itu pun, imbuh dia, antreannya panjang dan jauh dari lokasi biasanya. Plus, petani pasrah dengan harga diberikan pembeli.

"Mau tidak mau. Petani kecil pasrah menjual murah. Sebab sudah banyak yang tidak menerima buah petani kecil swadaya. Semoga dengan itu, Bapak Presiden Joko Widodo bisa mencabut larangan ekspor CPO," dikutip dari unggahan Mansuetus, Rabu (18/5/2022).

2. Surati Jokowi Hingga Gelar Aksi Protes

Petani sawit pun menyurati Presiden Jokowi.

Dalam surat bernomor 01/OPSI/V/2022 melibatkan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI).

"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan dialog bersama dengan seluruh Dinas Pertanian/Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melibatkan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi serta menghasilkan solusi bersama perihal penerapan kebijakan Pemerintah dalam Permendag 22/2022," begitu bunyi surat yang diperoleh dan dikutip CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Pada saat bersamaan, ratusan petani tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan protes menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit yang telah memangkas pendapatan mereka.

3. Diklaim Berhasil

Kepala Bidang Analisis Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Abdurrahman mengklaim bahwa dengan adanya larangan kebijakan ekspor CPO ini berhasil membuat harga minyak goreng turun di pasaran.

"Intinya pemerintah sedang melakukan evaluasi dengan melihat perkembangan harga minyak goreng domestik yang sudah dalam tren menurun," jelas Abdurahman kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Meski hingga saat ini, harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah belum mencapai target pemerintah, Rp14.000 per liter atau setara Rp15.500 per kg.

4. Lampu Hijau Pemerintah

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun buka suara terkait opsi pembukaan ekspor.

Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus dalam pendistribusian minyak goreng khususnya jenis curah dengan harga murah.

"Yang kita tekankan ketersediaan dan keterjangkauan. Begitu stabil mudah-mudahan stabil pada kesempatan pertama, nanti kita bicara relaksasi ekspor tersebut," kata Lutfi ketika meninjau pasar tradisional di Jakarta Selasa (17/5/22) dalam rekaman suara dari Kemendag.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih melakukan evaluasi atas kebijakan larangan ekspor tersebut.

Airlangga juga belum bisa memastikan kerugian yang dialami Indonesia akibat kebijakan ini.

"Masih dievaluasi setiap minggu. Yang penting ekspor kita baik di bulan lalu dan neraca perdagangan juga positif. Secara fundamental ekonomi kita kuat," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (18/5/2022).

5. Sikap GAPKI

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan pabrik kelapa sawit (PKS) mulai sulit menerima TBS sawit petani.

"Karena tangki-tangki CPO sudah mulai penuh akibat saat ini sudah mulai kesulitan menjual CPO. Kalau memang akan direlaksasi sangat bagus, jangan sampai kondisi di hulu makin kesulitan dan ujung-ujungnya juga akan bermasalah di hilir," kata Eddy kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).

"Perihal harga di beberapa daerah masih belum mencapai Rp 14 ribu, mesti duduk bersama dengan pemerintah untuk memecahkan masalah ini. Sebab kalau dari suplai hulu ke hilir secara volume tidak masalah, sekarang mulai masalah karena masih adanya larangan ekspor," kata Eddy.

Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menambahkan, relaksasi atau pencabutan larangan ekspor merupakan pilihan yang tepat untuk menghindari korban yang lebih besar, yakni petani sawit.

"Permendag No 22/2022 juga memberi peluang dievaluasi setiap saat. Karena Mendag perlu segera merelaksasi larangan ekspor tersebut agar TBS petani sawit yang 2,3 juta KK dengan luas 6,8 juta hektare terselamatkan," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/5/2022).