Transaksi Kripto Bakal Kena Pajak, Begini Cara Hitungnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Transaksi aset kripto akan resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPN) per Minggu (1/5/2022). Pengenaan pajak ini sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022.

Menurut Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Bonarsius Sipayung, dasar penarikan PPN dan PPh ini dilihat dari pergerakan aset kripto itu sendiri.

"Ketika aset itu bergerak, dari satu akun ke akun lain. Apakah itu dalam konteks jual-beli atau dalam konteks tukar-menukar, itu terutang PPN. [...] Bukan konteksnya uang yang keluar dari e-wallet dan terutang PPN," kata Bonarsius dalam media briefing awal April lalu.

Pihak bertanggung jawab untuk menarik PPN dan PPh atas transaksi aset kripto adalah mereka yang memfasilitasi jual dan beli komoditi ini. DJP mencatat saat ini ada 13 marketplace yang sudah diakui sebagai pihak transaksi jual beli aset kripto dan terdaftar di Bappebti.

Tarif pajak yang akan dikenakan yakni 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto, jika melakukannya pada platform jual beli kripto yang terdaftar di Bappebti. Transaksi di luar platform terdaftar Bappebti dikenakan tarif PPN 2% dikali nilai transaksi.

Adapun investor kripto akan dikenakan PPh dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto. Besarannya 0,1% jika transaksi dilakukan di platform yang terdaftar di Bappebti; dan 0,2% apabila dilakukan pada platform non-terdaftar.

Contoh Perhitungan Jual-Beli Kripto

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Nona B memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bappebti. Kemudian Tuan A menjual 0,7 koin kepada Nona B.

Maka Tuan A akan dikenakan pajak PPh dengan perhitungan 0,1% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu.
Nona B akan dikenakan pajak PPN dengan perhitungan 1% dari 10% atau sama dengan 0,1% x (0,7% x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu.
Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran.
Contoh Perhitungan Swap Kripto

Nona B melakukan penukaran 0,3% koin kripto XX dengan 30 koin kripto YYY milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto XX adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Maka Nona B akan dikenakan Pajak PPh sebesar 0,1% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150 juta.
Adapun Tuan C dikenakan pajak PPN sebesar 0,1% dari 10% x (0,3% x Rp 500 juta) = Rp 150 juta.
Pemungutan dan penyetoran dilakukan platform kripto.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Negara Mungil Ini Bersiap Jadikan Kripto Mata Uang Resmi