Pemkab Mimika Belum Dapat Jatah Saham Freeport, Benarkah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID sejatinya sudah resmi mendapatkan jatah 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak tahun 2019. Dalam 51,2% saham itu diantara 10%-nya adalah milik Pemerintah Provinsi Papua 3% dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika 7%.

Namun belakangan ini muncul lagi isu bahwa bagian dari saham 10% milik Papua itu belum juga diperoleh oleh Pemprov Papua. Khususnya bagian dari 7% milik saham Pemkab, Benarkah demikian?

Dalam siaran tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengklaim bahwa Papua memang sudah mendapat jatah 10% saham Freeport yang akan dibagi ke pemerintah provinsi 3% dan pemerintah kabupaten 7%. Namun, sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati tersebut.

"Kami menganggap bahwa 7% saham untuk Kabupaten Mimika sudah tidak ada," kata Eltinus dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).

Pilihan Redaksi Catat! Freeport Targetkan Pengerjaan Smelter Gresik Capai 50% Freeport Kantongi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga 2 Juta Ton

Bupati Eltinus mengimbau kepada pemerintah pusat dan MIND agar berlaku adil terhadap daerah tempat operasi Freeport dan daerah yang menjadi bagian langsung dari operasi tambang emas dan tembaga Grasberg.

Caranya menurut Eltinus adalah segera merealisasikan 7% saham kepada pemerintah kabupaten Mimika. Kelak, porsi 7% saham itu akan digunakan untuk pembangunan kabupaten Mimika dan kesejahteraan rakyat.

Menanggapi hal ini, manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tidak mempunyai wewenang untuk membagikan saham perusahaan ke daerah.

Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan bahwa pemberian saham Freeport Indonesia ke daerah bukan lagi menjadi tanggung jawab perusahaan. Terutama setelah proses divestasi saham ke holding BUMN tambang yakni MIND ID sebagai perwakilan pemerintah 51,2%.

Menurut dia porsi saham pemerintah daerah sebesar 10% sudah termasuk di dalamnya. Dengan rincian ke pemerintah provinsi 3% dan pemerintah kabupaten 7%.

"Ini pemerintah dengan MIND ID, kita sudah tidak bisa, sudah tidak bisa ikut campur lagi karena sudah dibeli pemerintah, di dalamnya itu sudah ada," ujar Riza saat ditemui di Jakarta Selasa malam (26/4/2022).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wow! 50 Tahun Beroperasi, Produksi Emas Freeport Capai 1.900 Ton