Tak Terduga! Pelaku Usaha Dukung Larangan Ekspor Migor
Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia
27 April 2022 07:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelarangan ekspor RBD Palm Olein oleh pemerintah mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB disambut positif pelaku usaha sektor sawit.
Plt Ketua Umum Dewan Sawit Indonesia (DSI) Sahat Sinaga mengatakan, semua asosiasi tergabung di dalamnya, mendukung kebijakan pemerintah melarang ekspor RBD palm olein.
Sikap ini berbeda dari kekhawatiran akan terjadinya lonjakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) jika pemerintah menutup keran ekspor RBD palm olein.
"Efek regulasi ini ke dalam negeri akan menyenangkan karena memberikan gambaran pasar, Indonesia adalah yang terbaik bagi RBD Olein (minyak goreng)," kata Sahat kepada CNBC Indonesia, Selasa malam (26/4/2022).
"Semua asosiasi sawit yang berada di dalam Dewan Sawit Indonesia (DSI) mendukung penuh kebijakan ini. Karena kebijakan ini adalah 1 di antara 3 kebijakan sawit yang ditetapkan pemerintah sejak 1978-2022," lanjut Sahat.
Kebijakan dimaksud, kata dia, dimulai sejak era Presiden Soeharto, berlanjut ke Presiden Joko Widodo dengan wajib B30 dan pelarangan ekspor RBD palm olein.
Pelarangan ekspor ini dinilai lebih baik dan ramah bagi sektor usaha jika dibandingkan dengan pemberlakuan wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang terkesan memaksa.
Meski pelarangan ini hanya sementara hingga harga minyak goreng di dalam negeri mencapai Rp14.000 per liter.
"Kalau tercapai Rp14.000 per liter di pasar, dengan konsep levy yang sekarang juga sudah membantu untuk membuat harga sawit di dalam negeri akan murah," kata Sahat.
"Harga sawit di dalam negeri menurun dan hasil lain yang bisa digapai adalah investor tertari memindahkan modalnya di industri sawit dalam negeri. Ini membuka cakrawala baru bagi persawitan Indonesia," kata Sahat.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Migor Mahal, Jokowi Keluarkan Larangan Ekspor RBD Palm Olein
Most Popular