Jokowi Effect! Larang Ekspor Sawit, Petani Malah 'Menjerit'

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani anjlok setelah Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Berdasarkan penuturan Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), harga TBS sudah anjlok semenjak pengumuman pekan lalu oleh Jokowi. Hal ini ternyata diduga bagian dari upaya 'perlawanan' pengusaha besar dengan cara menekan harga TBS di petani sawit.

"Harga hari ini sudah mulai turun lagi, ada yang hingga Rp 1000/Kg. Tapi ada juga yang 400-600/kg. Semuanya bervariasi," katanya dalam keterangan resmi Selasa (26/4/22).

Padahal, harga normal TBS berkisar di angka Rp 2.000 hingga bisa di atas Rp 3.000/Kg. Angka yang berlaku saat ini bisa terus anjlok setelah kebijakan pelarangan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng berlaku pada 28 April lusa mendatang.

"Padahal belum diberlakukan kebijakan ini. Hal ini karena tidak tersedia data yang cukup baik. Data seperti apa? pertama tidak diketahui berapa produksi CPO yang masih dalam negeri dan tidak terangkut. Kemudian berapa kapasitas Tangky yang ada dari semua perusahaan sawit di kebun hingga di kapasitas tangky di Pelabuhan," sebutnya.

Kapasitas tangky ini, untuk mengetahui, hingga kapan dan kemampuan untuk kebijakan ini. "Kita pernah over produksi 4,5 juta ton CPO. Dan saya kira kemampuan Tangky kita aman untuk kapasitas seperti itu," sebut Darto.

Sayangnya, perusahaan mau untung di lapangan. Kebijakan Jokowi ini mencoba dilawan oleh perusahaan dengan membuat kekisruhan di lapangan. Kekisruhan ini sangat diharapkan oleh pelaku usaha agar kebijakan ini dibatalkan.

"Mereka (perusahaan yang paling rugi) karena sudah ada kontrak dengan pembeli luar negeri dan Jadwal kapal pengangkut. Kerugian mereka ini mau dibebankan ke petani. Mereka ingin meraih keuntungan dari pasar internasional dengan domestik. Kebijakan Presiden itu, merugikan mereka. Sayangnya, petani dikorbankan oleh mereka," ujarnya.

"Selain itu, mereka membeli murah TBS petani dan nantinya mereka jual dengan harga normal. Artinya apa? Mereka untung besar. Karena itu, Mabes Polri harus awasi dan dinas dinas serta bupati di daerah untuk memberikan ketegasan dan sanksi pada perusahaan yang bandel. Kami mengecam perusahaan-perusahan sawit itu,"

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Impian Terpendam Pengusaha, Ngebet Ada Badan Sawit di Bawah Presiden