Lapor Pak Jokowi! Dana Ini Bisa Dipangkas, BBM Tak Perlu Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dinilai harus bijak dalam mengalokasikan APBN dalam menopang perekonomian, di tengah tren pemulihan saat ini. Untuk menolong masyarakat kelas menengah bawah rentan miskin, pemerintah diminta untuk menggelontorkan dana tambahan subsidi energi.

Realokasi anggaran untuk menambal subsidi energi, bisa dengan menahan atau menunda anggaran infrastruktur yang kemudian dialihkan untuk belanja subsidi energi.

Seperti diketahui, dalam APBN 2022 anggaran belanja infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 365,8 triliun yang akan fokus pada pembangunan infrastruktur keras maupun digital.

Pilihan lainnya, pemerintah juga bisa dengan merekalokasi anggaran dari belanja perjalanan dinas atau paket meeting. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perjalanan dinas (perjadin) kementerian/lembaga (K/L) telah menunjukan tren kenaikan setelah kasus penularan Covid-19 melandai.

Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu mencatat, tren anggaran perjalanan dinas sejak 2017-2019 mengalami kenaikan. Di mana pada 2017 dialokasikan dana sebesar Rp 18,8 triliun, naik menjadi Rp 23,6 triliun pada 2018, kemudian naik sedikit menjadi Rp 23,7 triliun pada 2019.

Kemudian pada 2020-2021, alokasi perjadin mengalami penurunan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, dialokasikan anggaran perjadin sebesar Rp 14,5 triliun dan naik menjadi Rp 17,9 triliun pada 2021.

Tren yang sama juga terjadi dalam alokasi anggaran paket meeting atau pertemuan K/L. Di mana pada 2017 dianggarkan sebesar Rp 16,5 triliun, naik menjadi Rp 21,3 triliun pada 2018 dan Rp 21,9 triliun pada 2019.

Pada 2020 karena adanya pandemi Covid-19, anggaran paket meeting turun menjadi Rp 10,5 triliun dan Rp 10,7 triliun pada 2021.

Melihat nilai rata-rata tren kenaikan anggaran perjadin dan paket meeting di tahun sebelumnya, diperkirakan anggaran perjadin dan paket meeting tahun ini juga tidak akan jauh besarannya dari tahun lalu.

Lagi pula, di tengah pemerintah gencar mengkampanyekan flexible working - di mana PNS bisa bekerja dari mana saja, seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran perjadin dan paket meeting.

"Dibanding nekat menaikan harga yang imbasnya ke berbagai sektor dan lapisan. Ini adalah masalah political will, mau menjaga inflasi atau percepat bangun mega proyek," jelas Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (26/4/2022).

Selain itu, menurut Bhima, pemerintah juga bisa menggunakan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari windfall kenaikan harga komoditas, untuk kemudian dialokasikan sebagai subsidi silang dalam menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia mendulang untung besar dari kenaikan harga komoditas. Ini tercermin dari penerimaan negara yang tumbuh tinggi 32,1% atau sudah terkumpul Rp 501 triliun di akhir Maret 2022 (yoy).

Bhima menyarankan agar pemerintah lebih baik menambah subsidi energi yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 134 triliun, ditingkatkan menjadi sebesar Rp 200 triliun.

Pun jika nantinya pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga Gas 3 kg dan Pertalite, pemerintah seharusnya bisa menanggung beban kenaikan menggunakan APBN.

"Karena di saat yang bersamaan pula, APBN mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas global yang saat ini tengah terjadi, ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

Pemerintah, menurut Yusuf juga bisa kemudian mengalokasikan atau menyesuaikan belanja yang dinilai bisa ditunda sementara waktu, untuk mengejar target jangka pendek.

Misalnya dengan melakukan penyesuaian belanja infrastruktur/modal, yang kemudian dananya dialokasikan untuk kebijakan subsidi yang berpotensi meningkat akibat meningkatnya harga energi saat ini.

"Kombinasi kebijakan ini yang diperlukan untuk menangkal dampak dari kenaikan wacana Gas 3 kg dan Pertalite yang dilakukan pemerintah. Di sisi lain pemerintah tetap menaikan harga, tapi menambah kompensasi bantuan untuk kelompok masyarakat yang lebih besar," tutur Yusuf.