Pemilu Hingga Bangun IKN, Jokowi Siapkan Rp 467 T pada 2023

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana sebesar Rp 467,3 triliun untuk menjalankan tujuh program prioritas nasional di 2023. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek infrastruktur di tahun depan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022 secara virtual, Kamis (21/4/2022).

"Penyusunan belanja K/L tahun 2023 cenderung atau dioptimalkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas, sehingga tidak ada proyek terlantar hingga 2024," ujarnya.

Tak hanya itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dimulai secara bertahap sejak saat ini.

Namun, ia memastikan program prioritas nasional ini tidak akan mengganggu rencana pembangunan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan," jelasnya.

Berikut rincian tujuh prioritas nasional 2023 dan anggarannya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dianggarkan Rp 28,7 triliun.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang dianggarkan Rp 39,2 triliun.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang ditekankan untuk memberikan bantuan sosial, pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi. Ini diberikan anggaran terbesar yakni Rp 223,8 triliun.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan anggaran Rp 5,6 triliun.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang ditekankan untuk infrastruktur dasar, konektivitas dan sumber daya air sebesar Rp 97 triliun.

6. Membangun dan meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim yang diberikan anggaran Rp 11 triliun.

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik yang difokuskan untuk pemilu sebesar Rp 62 triliun (khusus pemilu anggaran Rp 19,5 triliun).

"Alokasi pendanaan prioritas tahun 2023 tersebut merupakan sementara dan baru mencakup belanja K/L dan alokasi pendanaan akan dimutakhirkan dengan sumber pendanaan lainnya," pungkas Suharso.