RI Ketiban 'Durian Runtuh', Pantas Nggak Ngoyo Tambah Utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi utang pemerintah per akhir Februari 2022 mencapai Rp 7.014,58 triliun atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Peningkatan utang tak lepas dari gencarnya penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman.

Penerbitan surat utang dan penarikan pinjaman suka tidak suka harus dilakukan untuk menutup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dalam dua tahun terakhir terbeban karena pembiayaan penanganan Covid-19

Harus diakui, kas keuangan negara telah menanggung beban yang sangat berat gegara pandemi Covid-19. Pemerintah bahkan sampai harus memperlebar ruang defisit kas keuangan negara untuk membiayai penanganan pandemi.

Namun pada tahun ini, ada kabar gembira. Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan yang cukup besar. Belanja negara melambat, maka APBN pun mencatatkan surplus Rp 10,3 triliun atau 0,66% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan catatan, APBN berhasil mencetak hattrick karena surplus selama tiga bulan berturut-turut. Membaiknya situasi APBN tak lepas dari lonjakan harga komoditas yang turut berpengaruh pada penerimaan negara secara keseluruhan.

"APBN mulai mengalami perbaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2022, Rabu (29/4/2022).

Dengan kondisi anggaran yang cukup sehat, pemerintah sepertinya tidak terlalu ngoyo untuk berutang. Hingga akhir Maret 2022, pembiayaan utang merosot tajam hingga 58,1% dibandingkan periode sama tahun lalu.

"Sampai Maret 2022, pemerintah hanya mengeluarkan Rp 139,4 triliun pembiayaan. Tahun lalu lebih dari Rp 332,8 triliun. Ini menggambarkan APBN pulih dari kesehatannya dan ini bagus," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui banyak negara yang kesulitan dalam mencari pembiayaan. Situasi global yang semakin tidak pasti, membuat para pendonor lebih berhati-hati dalam memberi utangan kepada setiap negara.

Namun bagi Indonesia, ceritanya berbeda. Buat apa berutang, jika seluruh pembiayaan APBN dalam jangka pendek masih mampu di atasi dengan penerimaan negara yang mencukupi, terlebih belanja pemerintah masih tersendat.

"Kita masih punya SAL [Saldo Anggaran Lebih] Rp 149,7 triliun. Nah inilah yang kita sebutkan cerita APBN bekerja keras mendanai Covid sudah terlihat buahnya," jelasnya.