Harga BBM Pertalite, Solar & LPG Naik, RI Bisa Hemat Berapa?

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia

Senin, 18/04/2022 17:10 WIB

Foto: Aristya Rahadian Krisabella

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyampaikan bahwa penghematan negara atas kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilo gram (kg) tidak terlalu besar.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman menjelaskan bahwa dari sisi penghematan negara, rencana kenaikan BBM dan LPG subsidi 3 kg tak begitu besar bagi penghematan negara. Hanya saja, kenaikan ini dilakukan lantaran pemerintah ingin mendorong transformasi energi dari komoditas ke individual.

"Menaikkan harga BBM dan LPG ini kan arahnya adalah sebisa mungkin gak akan menaikkan angka kemiskinan, sehingga di kelompok 40% ke bawah rentan ini akan dilindungi dan dijaga daya belinya secara net gak terlalu besar dari sisi penghematannya, tapi arahnya mendorong kebijakan reformasi subsidi energi," kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (18/4/2022).

Namun demikian, menurutnya pemerintah perlu berhati-hati menentukan atau memastikan kebijakan reformasi subsidi energi ini. Pemerintah setidaknya harus mencari titik keseimbangan untuk mendorong pemulihan dan menjaga kesehatan APBN.

"Karena saya kira contoh yang nyata di Sri Lanka, Venezuela, dan Yunani krisis yang hebat karena salah pengelolaan dari sisi fiskal, jadi fiskal ini yang saya kira bantalan terakhir untuk menjaga ekonomi kita," katanya.

Dia menyebut, pembayaran kompensasi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan subsidi energi hingga 2021 mencapai Rp 108 triliun. Subsidi tersebut terdiri atas kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik.

Menurutnya, mekanisme kompensasi sejatinya sudah muncul sejak 2017. Hal ini dilakukan terutama ketika pemerintah tidak lagi melakukan penyesuaian harga BBM maupun tarif listrik yang mengikuti harga pasar.

"Sejak 2017 sampai 2021 kemarin, dari audit BPK outstanding-nya adalah Rp 108 triliun sampai 2021 kemarin dan tahun ini akan dibayarkan," katanya.