Nyaris Tembus Rp 3.000 T, Begini Desain APBN Jokowi 2023!

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

14 April 2022 16:44

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Acara Penandatanganan Perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022, 14 April 2022. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sri Mulyani mengakui dalam situasi yang tidak mudah, pemerintah harus memutar otak dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, berbagai ketidakpastian dunia akan berdampak pada penggunaan anggaran ke depan.

"Pertama dengan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter, maka dari sisi utang yang akan kita kelola, akan juga mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani paham betul belanja tak bisa lagi jor-joran untuk memberikan bantalan saat terjadi dinamika. Terlebih, defisit APBN harus kembali ke angka 3% dari PDB sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) 2/2020.

"Kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama program prioritas yang ditetapkan oleh bapak Presiden dan Wakil Presiden," kata Sri Mulyani

Berikut Desain Lengkap Pagu Indikatif APBN 2023:

Pendapatan Negara Rp 2.255,5 - Rp 2.382,6 triliun

Belanja Negara Rp 2.818,1 triliun - Rp 2.979,3 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.017 - Rp 2.152 triliun
Transfer ke Daerah Rp 800 - Rp 826 triliun

Defisit APBN Rp 562,6 - Rp 596,7 triliun (2,81 - 2,95% dari PDB)

"Kita akan melaksanakan UU 2/2022 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Berikut Prioritas Belanja APBN 2023:

Anggaran Perlindungan Sosial Rp 332 - Rp 349 triliun

Dana diperuntukkan untuk mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat

Anggaran Kesehatan

Belanja untuk penanganan Covid-19 tak lagi diprioritaskan
Belanja kesehatan selain Covid-19 naik di kisaran Rp 155 - Rp 193,7 triliun

Anggaran Pendidikan Rp 563,6 - Rp 595,9 triliun

Belanja diperuntukkan untuk beasiswa sebanyak 20 juta siswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 975,3 mahasiswa
Belanja dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan PNS yang berstatus sebagai profesi pendidik sebanyak 264.000 orang

Anggaran Infrastruktur Rp 367 - Rp 402 triliun

Dana cadangan untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Baru Rp 27 - Rp 30 triliun

Anggaran Kementerian Lembaga Rp 945,8 triliun

"Bapak presiden menyampaikan bahwa kita perlu untuk terus menjaga confidence terhadap keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter," kata Sri Mulyani.

"Sehingga kepercayaan dan stabilitas ekonomi akan tetap terjaga. Dengan demikian, investasi akan terus meningkat karena Indonesia akan terus melakukan perbaikan iklim investasinya," jelasnya.