Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran menterinya pada hari ini, Kamis (14/4/2022), mulai merancang rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun anggaran 2023.
Rencana kerja dan pagu indikatif tahun depan disusun dengan mempertimbangkan berbagai skenario terburuk yang kemungkinan bisa terjadi. Salah satunya, adalah dampak dari perang antara Rusia-Ukraina.
Pandemi Covid-19 diharapkan tak lagi menjadi ancaman besar. Namun, situasi geopolitik yang terjadi di global telah menyebabkan kenaikan harga komoditas dan mengerek inflasi di sejumlah negara.
Situasi ini akhirnya menyebabkan bank sentral di berbagai negara melakukan pengetatan kebijakan moneter baik itu dari sisi likuiditas dan bauran suku bunga. Situasi ini akan semakin menambah ketidakpastian di sektor keuangan.
"Hal tersebut akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global." kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas.
Rentetan ketidakpastian tersebut pada akhirnya mendorong lembaga keuangan dunia kompak menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. OECD misalnya, menurunkan proyeksinya dari 4,5% menjadi 3,5%.
Bank Dunia pun merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 4,4% menjadi 3,5%. Teranyar, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga ikut menurunkan proyeksi dari 4,4% menjadi 3,1%.
"Oleh karena itu untuk tahun depan ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian dipertimbangkan dan dimasukkan di dalam desain APBN," kata Sri Mulyani.
Halaman Selanjutnya >>> Desain APBN 2023
Sri Mulyani mengakui dalam situasi yang tidak mudah, pemerintah harus memutar otak dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, berbagai ketidakpastian dunia akan berdampak pada penggunaan anggaran ke depan.
"Pertama dengan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter, maka dari sisi utang yang akan kita kelola, akan juga mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani paham betul belanja tak bisa lagi jor-joran untuk memberikan bantalan saat terjadi dinamika. Terlebih, defisit APBN harus kembali ke angka 3% dari PDB sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) 2/2020.
"Kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama program prioritas yang ditetapkan oleh bapak Presiden dan Wakil Presiden," kata Sri Mulyani
Berikut Desain Lengkap Pagu Indikatif APBN 2023:
Pendapatan Negara Rp 2.255,5 - Rp 2.382,6 triliun
Belanja Negara Rp 2.818,1 triliun - Rp 2.979,3 triliun.
- Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.017 - Rp 2.152 triliun
- Transfer ke Daerah Rp 800 - Rp 826 triliun
Defisit APBN Rp 562,6 - Rp 596,7 triliun (2,81 - 2,95% dari PDB)
"Kita akan melaksanakan UU 2/2022 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Berikut Prioritas Belanja APBN 2023:
Anggaran Perlindungan Sosial Rp 332 - Rp 349 triliun
- Dana diperuntukkan untuk mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat
Anggaran Kesehatan
- Belanja untuk penanganan Covid-19 tak lagi diprioritaskan
- Belanja kesehatan selain Covid-19 naik di kisaran Rp 155 - Rp 193,7 triliun
Anggaran Pendidikan Rp 563,6 - Rp 595,9 triliun
- Belanja diperuntukkan untuk beasiswa sebanyak 20 juta siswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 975,3 mahasiswa
- Belanja dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan PNS yang berstatus sebagai profesi pendidik sebanyak 264.000 orang
Anggaran Infrastruktur Rp 367 - Rp 402 triliun
- Dana cadangan untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Baru Rp 27 - Rp 30 triliun
Anggaran Kementerian Lembaga Rp 945,8 triliun
"Bapak presiden menyampaikan bahwa kita perlu untuk terus menjaga confidence terhadap keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter," kata Sri Mulyani.
"Sehingga kepercayaan dan stabilitas ekonomi akan tetap terjaga. Dengan demikian, investasi akan terus meningkat karena Indonesia akan terus melakukan perbaikan iklim investasinya," jelasnya.
