BI Ungkap Utang Luar Negeri RI yang Naik ke Rp 5.977 T

Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia

14 April 2022 10:37

ilustrasi uang — Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari 2022 tercatat US$ 416,32 miliar. Dengan asumsi US$ 1 sama dengan Rp 14.359, maka ULN Indonesia adalah Rp 5.977,94 triliun.

Jumlah tersebut naik dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai US$ 414,13 miliar (Rp 5.946,43 triliun). Namun dibandingkan Februari 2021, turun 1,5%.

"Pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Februari 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta," demikian keterangan tertulis Bank Indonesia yang dirilis Kamis (14/4/2022).

ULN Pemerintah, lanjut laporan BI, terkontraksi 3,9% (yoy) pada Februari 2022. Lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4% (yoy). Dengan demikian, posisi ULN Pemerintah pada Februari 2022 tercatat sebesar US$ 201,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB). Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik," lanjut keterangan BI.

Penarikan ULN pada Februari 2022, tambah rilis BI, masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8%). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah.

Baca:

Mantul! Sri Mulyani Selamatkan RI dari Utang Rp100 Triliun

Sementara ULN swasta mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir Februari 2022 terkontraksi 2% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8% pada periode sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 1,5% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,1% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 4,0% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,3% (yoy).

"Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2022 tercatat sebesar US$ 206,3 miliar. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6% terhadap total ULN swasta," jelas keterangan BI.

Per Februari 2022, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 34,2%. Naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang 34%.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,8% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup keterangan BI.