Komisi IX DPR Minta Pemerintah Kawal Perusahaan Beri THR

News - Eqqi Syahputra, CNBC Indonesia
11 April 2022 14:43
Petugas berjaga di posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (28/4). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan posko tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021 sudah ada di 34 provinsi. Posko THR dibuat untuk membantu pekerja mendapatkan haknya. Posko THR 2021 tak hanya ada di pusat, tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini agar pelaksanaan koordinasi di posko menjadi lebih efektif. Pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi akan mendorong pengusaha yang benar-benar tak mampu membayar THR untuk melakukan dialog dengan pekerja. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan RI mewajibkan THR tahun 2022 dibayar penuh oleh perusahaan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan kebijakan ini harus didukung dan diawasi dengan baik.

"Saat ini dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus Covid-19. Jadi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah untuk mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR oleh perusahaan. Hal ini dilakukan demi mengetahui apakah ada perusahaan yang berdalih kondisi keuangannya sedang sulit.


"Pemerintah harus menegaskan kepada perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan. Pastikan tidak ada perusahaan yang berlindung di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban membayar THR," tambahnya.

Netty menilai pembayaran THR secara penuh akan membantu masyarakat yang sedang tertekan seiring naiknya harga bahan-bahan pokok.

Dia juga meminta pemerintah agar aktif mencari informasi terkait keluhan pekerja, bukan hanya menunggu laporan, karena menurutnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak membayar THR.

"Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak. Pemerintah harus sigap mencari informasi perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR, mengingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas," pungkasnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

DPR Laporkan 194 Kasus Covid-19, 8 Di antaranya Anggota Dewan


(rah/rah)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading