DPR RI Cecar Pramono-Pratikno-Moeldoko Soal Jokowi 3 Periode

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Dalam rapat itu, salah satu isu yang mengemuka berkaitan dengan gerakan untuk 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa waktu lalu, isu itu mengemuka dalam pertemuan nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta. Pertanyaan perihal gerakan hingga anggaran untuk isu itu dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

"Itu poin pertama. Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi," lanjut dia.

Hal senada dipertanyakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP.

"Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," kata Ichsan.

Merespons pertanyaan wakil rakyat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan tidak ada anggaran dari Istana Kepresidenan terkait gerakan tersebut.

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini, sehingga demikian clear terhadap hal itu," kata Pramono saat memberikan tanggapan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Pramono kemudian mengungkit pernyataan Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Berulang kali Jokowi menyampaikan penolakan.

"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," katanya.

Dia menilai pelaksanaan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan upaya yang tidak mudah. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan amendemen justru akan membuka potensi adanya perubahan-perubahan lain.

"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba, tetapi kami tahu untuk mengubah apalagi melakukan amendemen Undang-Undang Dasar tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amendemen itu dilakukan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga mengatakan tidak ada anggaran di Setneg yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbau wacana 3 periode.

"Mengenai anggaran 3 periode tentu saja nggak ada," kata Pratikno.

Berita selengkapnya >>> klik di sini