Kejengkelan Jokowi Soal SPJ Sudah Lama, Pernah Marahi Menkeu!

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

30 March 2022 11:15

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi( Saat Memberikan Sambutan Pada Acara Pembukaan Silaturahmi Nasional APDESI Tahun 2022, Jakarta, 29 Maret 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gerah., Kali ini, masalah kepengurusan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepala desa membuat Jokowi hanya bisa menghela nafas.

SPJ sendiri merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait kegiatan pemerintahan desa. Biasanya, SPJ akan disampaikan kepada bupati/wali kota terkait di penghujung tahun.

Namun, jajaran kepala daerah masih merasa kepengurusan SPJ kepala desa masih terlalu ruwet. Masalah klasik ini kembali terungkap dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

"Sesuai dengan arahan orang tua kita, bapak presiden, jangan susah-susah itu SPJ kepala desa. Betul?," kata Ketua DPP Adepsi Surta Wijaya di Istora Senayan, kompleks GBK, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara tersebut mulanya mempertanyakan kenapa serapan dana desa yang begitu rendah. Hingga saat ini, serapan dana desa baru mencapai 13.5%.

"Mungkin juga karena laporan SPJ terlalu ruwet dan bertele-tele. Betul?," tanya Jokowi.

Jokowi lantas meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyelesaikan hal itu. Apalagi, Jokowi mengakui bahwa hal ini bukanlah persoalan baru.

"Saya tuh lihat SPJ pusing juga. Saya yang lihat saja pusing, apalagi yang melaksanakan. Tapi saya udah bolak balik perintah mengenai hal ini. Ternyata enggak mudah juga merubah sistem akuntansi kita," jelasnya

Baca:

Kabar Gembira! Jokowi Buka Peluang Kerek Lagi Dana Desa

Halaman Selanjutnya >>> Ini Bukan Kali Pertama Jokowi Jengkel

Ini bukan kali pertama Jokowi 'ngomel' terkait SPJ. Masalah tersebut sudah menjadi sorotan Jokowi, bahkan sejak 2016 silam di awal masa kepemimpinannya menjadi kepala negara.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jokowi menyentil kinerja birokrasi yang menurutnya hanya menghabiskan waktu untuk mengurus SPJ.

"Mohon maaf, karena saya melihat sekarang ini hampir 70% mungkin 60-70% birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya ngurus SPJ," kata Jokowi, 20 September 2016.

Jokowi menyebut, banyak birokrat yang kerja hingga larut malam. Namun belakangan terungkap, mereka hanya sibuk untuk mengurus dokumen-dokumen SPJ yang sejatinya bisa lebih disederhanakan.

"Energi kita jangan habis di SPJ. Saya berikan contoh sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena urus SPJ," jelasnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut aparat di Dinas Pekerjaan Umum juga lebih banyak mengurus SPJ ketimbang harus mengontrol kondisi jalan atau deretan infrastruktur lainnya.

"Dinas Pertanian, dulu setiap pagi berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petan, memberikan bimbingan. Sekarang semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC ngurus SPJ," jelasnya.

Dua tahun kemudian, Jokowi kembali dibuat jengkel karena persoalan SPJ nyatanya belum selesai sepenuhnya. Pada saat itu, Jokow bahkan mengaku akan menegur Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

"Buat SPJ masih sulit tidak?," tanya Jokowi dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018.

"Sulit," jawab para kepala desa yang hadir dalam acara tersebut.

"Oh masih sulit. Saya sudah perintahkan, digampangkan ke menteri keuangan," kata Jokowi.

Jokowi dalam acara tersebut juga sempat mengundang salah satu kepala desa untuk maju ke atas panggung dan menjelaskan kepadanya kesulitan seperti apa yang dihadapi saat proses pengurusan SPJ.

"Biar saya bayangkan. Biar saya nanti marahi menteri keuangan," kata Jokowi kala itu.