Cerita Jokowi Kabulkan Permintaan Kepala Desa: Cair, Cair!

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 March 2022 10:45
Presiden Joko Widodo dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi di Jakarta, Rabu (30/3/2022)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdes) memadati Istora Senayan, komplek GBK, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Mereka bersorak ria, kegirangan, setelah permintaannya dikabulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari soal honor kepala desa, penambahan dana operasional, hingga proses pencairan SPJ yang lebih sederhana.


"Tenang saudara-saudara, tadi saya sudah ketemu bapak presiden di depan. Enak banget. Ini diamini semua," kata Ketua DPP Adepsi Surta Wijaya yang disambut riuh tepuk tangan ribuan kepala desa.

Di depan Jokowi, Surta mengeluh lantaran honor para kepala desa kerap dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Surta meminta Jokowi untuk memperhatikan kesejahteraan para kepala desa di seluruh daerah.

"Gaji itu harapannya sih setiap bulan dikeluarkan, honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita 3 bulan belum keluar. Masa sih orang ninggal nungguin gajian 3 bulan. Bapak Presiden orang tuaku yang terhormat, boleh dong minta sama orang tua. Boleh gak?," kata Surta.

Selain itu, di depan ribuan kepala desa, Surta juga meminta kepada Jokowi untuk menambah biaya operasional untuk para kepala desa menjadi 5%. Hal tersebut, bahkan sudah dibicarakan sebelum acara.

"Operasional 5% tadi sudah dibilang. Hebat sih. Udah dibilang tadi udah hebat, masa orang mati nunggu nanti. Besok enggak jual kambing lagi kita," kata Surta berseloroh.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia SutarwijayaFoto: Kris/BPMI Sekretariat Presiden
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sutarwijaya

Surta juga sempat menyinggung persoalan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepala desa yang masih ruwet. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan birokrasi pemerintah yang sesungguhnya.

"Kita selalu ingat orang tua kita, jangan susah-susah SPJ. Masa BLT saja regulasinya 92 lembar. Stres kita melihat itu regulasi," kata Surta.

Jokowi yang mendengar keluhan tersebut mulanya hanya terkekeh. Namun saat memberikan pengarahan, Jokowi mengabulkan semua permintaan para perangkat desa.

Perihal dana operasional misalnya, Jokowi memastikan biaya operasional kepala desa akan dikerek 3% dari total dana desa. Angka tersebut, bahkan akan semakin bertambah secara bertahap setiap tahunnya.

"Pak Surta minta 'Pak, kalau bisa 4-5% dari total anggaran. Ndak, ndak, ndak. Untuk yang pertama saya berikan 3%, nanti tahun berikut bisa ke 4-5%. Ini tolong dicatat," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Menurutnya, para kepala desa wajar mendapatkan dana operasional tambahan lantaran kerja keras mereka dalam membangun desa.

"Saya menyadari betul kerja keras bapak ibu sekalian, karena hasilnya tadi sudah disampaikan pak Tito [Mendagri]. Jadi jalan desa, embung, jembatan, semua jelas, konkret fisik ada," tegasnya.

Jokowi bahkan mengaku sempat berpikir untuk mengerek dana desa untuk kesekian kalinya. Namun, Jokowi mengakui bahwa hal tersebut urung terjadi lantaran pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

"Saya sudah berpikir untuk menambah anggaran desa lebih gede lagi, tapi Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipake Covid 2020 itu Rp 690 triliun, gede sekali. 2021, Rp 740 triliun, gede banget," jelasnya.

Permintaan para kepala desa perihal honor pun dikabulkan Jokowi. Eks Gubernur DKI Jakarta itu telah meminta Mendagri Tito Karnavian agar penyaluran honor kepala desa dibayarkan setiap bulannya.

"Pak Mendagri, satu bulan. Sudah. Saya terus terang enggak tau masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Saya enggak ngerti, udah segera kita ubah dan segerakan setiap bulan," tegasnya.

Terakhir yang berkaitan dengan SPJ, Jokowi juga menginstruksikan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.

"Saya yang lihat SPJ saja pusing, apalagi yang melaksanakan. Tapi saya sudah bolak balik perintah mengenai hal ini ternyata tidak juga mudah mengubah sistem akuntansi kita," tegasnya


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Kepala Desa Teriak ke Jokowi: Gajian Telat 3 Bulan!


(cha/cha)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading