Resmikan SPKLU, Jokowi: Impor BBM Tak Bisa Dibiarkan

Pratama Guitarra, CNBC Indonesia

25 March 2022 13:55

Foto: Presiden RI Jokowi, Resmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Ultra Fast Charging, 25 Maret 2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (25/3/2022) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Bali. Melalui maraknya pengembangan cas kendaraan listrik itu, Jokowi berharap Indonesia bisa menekan ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa, pembangunan SPLKU dan penggunaan kendaraan listrik dapat menjadikan bukti komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi CO2.

"Urgensi G20 adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk menunjukan berbagai komitmen dalam pengurangan emisi CO2. Ini sekaligus membuktikan negara kita menjadi negara terdepan pengembang energi listrik. Itu semua harus kita tampilkan mulai dari hulu industri baterai, komponen lainya sampai di hilir pada penyiapan SPKLU," terang Jokowi dalam sambutannya seperti dikutip di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).

Baca:

Nahloh! Jokowi Jengkel, Tiba-tiba Bicara Reshuffle Kabinet

Jokowi dalam G20 juga akan menunjukan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik yang ada di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat. Untuk mendukung KTT G20, kata Jokowi, ia gembira bahwa PLN telah menyiapkan 60 SPKLU ultra fast charging 200 KW dan SPKLU ultra fast charging yang pertama ada di Indonesia dan 150 titik fasilitas umum charging yang digunakan seluruh delegasi.

Jokowi mencatat, bahwa ultra fast charging memiliki beberapa keunggulan pengisian daya yang sangat cepat atau hanya memerlukan kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan. Selain itu, distribusi penyebaran fast charging ini sudah banyak dan dinamis sehingga mempercepat pengisian daya ketika mobil listrik diisi secara bersamaan.

"Saya ingin tegaskan, kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke EBT. Ketergantungan kita pada BBM semakin tinggi dan pemenuhan BBM kita masih impor, sehingga membebani defisit membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Oleh sebab itu kondisi itu tak boleh kita biarkan," tandas Jokowi.