Jakarta, CNBC Indonesia - Meroketnya harga minyak mentah dunia terutama sejak serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Maret 2022 lalu, telah membuat dunia pusing tujuh keliling.
Sejak perang Rusia-Ukraina itu meletus, harga minyak terus terkerek naik melampaui US$ 100 per barel. Bahkan, pada 8 Maret 2022 harga minyak jenis Brent sempat menembus US$ 127,98 per barel.
Meski sempat turun di bawah US$ 100 per barel pada pekan lalu, namun pada pekan ini harga minyak masih nanjak kembali ke atas US$ 100 per barel.
Pada Jumat (25/3/2022) pukul 07:14 WIB, harga minyak jenis Brent berada di US$ 118,65 per barel, turun 0,32% dari hari sebelumnya. Sedangkan yang jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) harganya US$ 111,76 per barel, berkurang 0,52%.
Meski kemarin dan hari ini turun, tetapi harga minyak Brent dan light sweet dalam seminggu terakhir masing membukukan kenaikan 9,59% dan 8,09% secara point-to-point. Selama sebulan ke belakang, harga naik 20,73% dan 19,18%.
Kondisi ini tak ayal membuat seluruh pemimpin negara di dunia kalang kabut. Mulai dari Presiden China Xi Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun mengaku kebingungan menghadapi kondisi ini.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, yang ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
"Semua negara betul-betul pusing semua, dalam dua minggu ini saya dapat telepon beberapa kepala negara/pemerintahan. Kemarin Presiden Macron telepon, sebelumnya Presiden Xi Jinping telepon, sebelumnya Perdana Menteri Justin Trudeau telepon, sebelumnya Kanselir Olaf Scholz Kanselir Jerman baru telepon, semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi, coba kita lihat (harga minyak) naik, yang dulu hanya US$ 50-60 per barel, sekarang US$ 118 (per barel), dua kali lipat," bebernya di hadapan para pemimpin daerah RI.
Dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia tersebut, negara-negara yang tidak memberikan subsidi pada BBM dan terbiasa melepasnya pada harga pasar akhirnya harus menaikkan harga BBM hingga dua kali lipat.
Kondisi tak terbayangkan bila terjadi di Indonesia. Pasalnya, bila harga BBM di Indonesia naik 10% saja, maka menurutnya akan terjadi demonstrasi hingga tiga bulan lamanya.
"Sehingga negara-negara yang tidak mensubsidi BBM-nya naik langsung 2x lipat, bayangkan kita naik 10% saja demonya tiga bulan, ini naik 2x lipat, artinya 100% naik," ungkapnya.
Namun sayangnya, Jokowi tidak membeberkan lebih lanjut bagaimana sikap atau kebijakan yang akan diambil Pemerintah Indonesia dalam menyikapi lonjakan harga minyak ini. Terlebih, lanjutnya, saat ini dunia juga tengah menghadapi kelangkaan kontainer yang harganya juga mencapai 5-6 kali lipat dari harga normal biasanya.
Kelangkaan kontainer juga bisa berdampak pada lonjakan harga barang dan konsumen akan terdampak karena harus membeli barang dengan harga lebih mahal.
Oleh karena itu, Presiden hanya berpesan agar setiap kebijakan pemerintah harus dibuat dengan hati-hati karena akan berujung pada kenaikan inflasi.
"Hal-hal seperti ini semua kita harus mengerti, larinya ke mana harus mengerti, yang titik akhirnya kenaikan inflasi. Hati-hati kita sekarang bisa mengendalikan inflasi 2,2%," tandasnya.
Sejumlah negara bahkan sudah membuat kebijakan baru menyikapi lonjakan harga minyak ini. Jepang misalnya. Pemerintah Jepang pada 4 Maret 2022 lalu akhirnya mengumumkan untuk meningkatkan plafon subsidi minyak dan perpanjangan pendanaan perusahaan, terutama untuk membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia.
Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida ini menyetujui langkah-langkah termasuk menaikkan plafon subsidi pada bensin, solar dan minyak tanah menjadi 25 yen per liter untuk membantu perusahaan mengatasi kenaikan harga energi.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 10 Maret 2022, dan pemerintah akan memanfaatkan 350 miliar yen (US$ 3,03 miliar) dari cadangan anggaran darurat tahun fiskal ini untuk mendanai subsidi, kata pemerintah.
Rencana untuk tahun fiskal baru yang dimulai April akan dipertimbangkan tergantung pada situasi Ukraina.
Selain Jepang, Selandia Baru juga mengeluarkan kebijakan baru untuk mengurangi beban rakyat dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Selandia Baru mengungkapkan akan mengurangi pajak cukai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memotong separuh biaya transportasi umum selama tiga bulan ke depan untuk mengurangi beban masyarakat atas melonjaknya harga minyak dunia akibat Perang Rusia-Ukraina.
Harga bensin di Selandia Baru, seperti bagian dunia lainnya, telah meningkat tajam sejak serangan Rusia ke Ukraina, seperti halnya biaya makanan dan bangunan, yang berkontribusi terhadap inflasi yang signifikan di negara itu.
Para ekonom memperkirakan inflasi di Selandia Baru akan naik di atas 7% tahun ini dan tidak mengesampingkan puncak di atas 8%.
Pemerintah juga mengatakan akan mengurangi biaya penggunaan bahan bakar sebesar 25 sen Selandia Baru.
Diperkirakan, ini akan mengurangi biaya pengisian tangki bensin 40 liter lebih dari NZ$ 11 atau US$ 7,46 atau sekitar Rp 107 ribu (asumsi kurs Rp 14.300 per US$), dan untuk tangki 60 liter, lebih dari NZ$ 17.
Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, bahkan beberapa jenis bensin non subsidi.
Saat ini harga BBM bersubsidi seperti Solar/Biodiesel subsidi yang dijual PT Pertamina (Persero) masih dipertahankan pada harga Rp 5.150 per liter dan bensin Premium (RON 88) Rp 6.450 per liter.
Begitu juga dengan bensin non subsidi seperti Pertalite (RON 90) yang masih dibanderol Rp 7.650 - Rp 8.000 per liter, dan Pertamax (RON 92) masih dipertahankan pada harga Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.
Yang menjadi polemik adalah ketika pemerintah masih belum mengizinkan Pertamina untuk menaikkan harga bensin non subsidi "orang kaya" yakni Pertamax. Meskipun Pertamax termasuk kategori bensin non subsidi, namun dengan tetap dipertahankannya harga, maka artinya konsumen Pertamax yang biasanya memiliki mobil mewah seolah tetap menerima subsidi.
Pasalnya, harga bensin setara Pertamax yang dijual oleh badan usaha penyalur BBM swasta per Maret 2022 ini telah mencapai di kisaran Rp 12.000 - Rp 13.000 per liter.
Shell Indonesia misalnya, yakni Shell Super, pada 1 Maret 2022 dibanderol Rp 12.990 per liter, sementara BP-AKR menjual BP 92 pada harga Rp 12.500 per liter.
Data Kementerian ESDM sebelumnya menyebutkan bahwa batas atas harga jual jenis BBM non subsidi dengan nilai oktan (RON) 92 seperti Pertamax yang dijual PT Pertamina (Persero) pada Maret 2022 mencapai sebesar Rp 14.526 per liter.
Harga keekonomian Pertamax tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum (non subsidi).
Perhitungan harga keekonomian tersebut merujuk pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) bulan Februari 2022 sebesar US$ 95,72 per barel. Sedangkan angka sementara ICP Maret 2022 sampai tanggal 17 Maret 2022 sudah lebih tinggi lagi, yakni sebesar US$ 114,77 per barel.
Kondisi ini membuat beberapa pejabat pemerintah turut berkomentar. Bahkan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan harga jual Pertamax sudah saatnya dikaji ulang seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.
"Sudah saatnya dihitung ulang berapa harga yang layak yang diberikan Pertamina untuk harga Pertamax yang dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini untuk keadilan semua," tuturnya, Selasa (22/3/2022).
Dia memaparkan, porsi konsumsi Pertamax oleh masyarakat sekitar 13% dari total konsumsi BBM di Indonesia. Bila harga Pertamax terus dipertahankan di bawah harga keekonomiannya, maka menurutnya Pertamina memberikan subsidi pada mobil mewah.
"Seperti diinformasikan, harga BBM dunia naik dan seperti hitungan dari kawan-kawan Kementerian ESDM RON 92 atau Pertamax itu harga keekonomiannya Rp 14.500. Dan kita tahu Pertamax ini jumlahnya 13% dari konsumsi BBM di Indonesia dan pada umumnya mobil-mobil mewah," tuturnya.
"Dengan harga BBM Pertamax Rp 9.000 ini bisa dikatakan posisinya Pertamina saat ini seakan-akan mensubsidi Pertamax. Dan ini jelas, artinya Pertamina subsidi mobil mewah yang pakai Pertamax. Ini perlu dihitung ulang supaya ada juga keadilan, jangan sampai Pertamina memberikan subsidi yang begitu besar kepada mobil mewah yang memanfaatkan Pertamax," lanjutnya.
Namun demikian, usulan tersebut tampaknya masih ditanggapi "dingin" oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Arifin memberikan sinyal bahwa pihaknya masih belum mengizinkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subisdi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax yang dijual PT Pertamina (Persero) setidaknya sampai akhir Semester 1 2022.
Menurutnya, pihaknya masih mencermati harga minyak mentah dunia dan kondisi geopolitik internasional.
"Pertamax ini nanti kita lihat perkembangannya.. Jadi memang kita cermati dulu.. Jadi, ya kita lihatlah semester 2," ungkap Arifin kepada wartawan saat ditanya apakah pemerintah mengizinkan Pertamina menaikkan harga Pertamax, di sela acara Sidang Energy Transition Working Group (ETWG) dalam rangka Presidensi G20 di Yogayakarta, Kamis (24/03/2022).
Dia menjelaskan, pemerintah masih mencermati kondisi geopolitik internasional, apakah akan berkepanjangan atau tidak, dan bagaimana dampaknya ke perdagangan minyak internasional.
Dia pun mengatkan, pemerintah juga tengah mengkaji bagaimana dampaknya kepada masyarakat bila harga Pertamax ini dinaikkan.
"Jadi ya kita lihatlah semester 2. Kita juga melihat itu tadi dampaknya ke masyarakat seperti apa. Nanti kita lihat semester 2," tandasnya.
