Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani: Indonesia Sangat Jawa Sentris

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sedang dilakukan oleh pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini sebagai strategi memaksa pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dipindahkan ke luar Jawa.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjawab pertanyaan-pertanyaan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, dalam acara CNBC Indonesia, Economic Outlook, Selasa (22/3/2022).

"Pembangunan Indonesia sangat Jawa sentris, di Jakarta perputaran uang bisa 60%. Negara seluas Eropa tapi perputaran uang terbesar di Jakarta. Pemerataan ekonomi sudah dilakukan sejak Zaman Presiden Soeharto," cetus Sri Mulyani.

Dia mengatakan, sepertiga anggaran negara dalam APBN, atau sekitar Rp 800 triliun dari total Rp 2.600 triliun, ditransfer untuk daerah. Namun, lanjut Sri Mulyani, pemerataan pembangunan tidak juga terjadi.

"Ketidakseimbangan ekonomi terjadi, dan jadi PR kita. Ibu kota negara baru termasuk strategi supaya pusat pertumbuhan dipaksa keluar dari Jawa. Dan ada kepentingan strategis lain, politik atau keamanan yang masuk dalam satu basket," ungkapnya.

Soal dana untuk membangun ibu kota negara yang baru ini, Sri Mulyani mengatakan, pembangunan ibu kota ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tidak langsung cepat terjadi.

"Orang mengatakan bagaimana mendanainya? Apa kita punya uang? Dalam UU IKN (ibu kota negara) ada 5 tahapan pembangunan, tahap pertama sekarang sampai 2024, lalu 2024-2029, dan sampai 2045. Basically tidak langsung. Namun saat ini secara simbolis Presiden harus menunjukkan ini sebuah pindahan atau hijrah (ibu kota). Sehingga terlihat ada masa depan dan sumber pertumbuhan ekonomi yang dipilih," papar Sri Mulyani.

Luas lahan yang akan digunakan untuk ibu kota yang baru mencapai 200 ribu hektar. Sri Mulyani menjelaskan secara tegas, saat ini rencana umum pembangunan ibu kota negara sedang disusun. Pembahasan soal lokasi untuk pemerintah pusat sudah dilakukan.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, sebagai Menteri Keuangan yang juga Bendahara Umum Negara, akan menghitung secara detil kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara yang akan menggunakan APBN alias uang negara.

"Aturan pendanaan ibu kota negara sedang diselesaikan. Jadi sekarang kalau ada orang yang ngomong itu, hanya analisa saja. Dalam PP dan Perpres untuk pendanaan, ada dana dari APBN, swasta, BUMN dan lainnya. Nanti akan dilakukan sesuai dengan UU Keuangan Negara," jelasnya.

Wanita kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini juga berujar, untuk pastinya negara akan membiayai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara yang baru ini. Dia menyebutkan soal infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dibangun menggunakan dana Kementerian Perhubungan. Lalu infrastruktur seperti air dan jalan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Jadi pembangunan ibu kota yang core atau inti akan menggunakan APBN," ujarnya.