Jokowi Bangun Ibu Kota Baru Ada Uangnya? Ini Kata Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Banyak pihak mempertanyakan soal dari mana sumber dana untuk membangun ibu kota negara tersebut.

Dalam situasi ekonomi yang baru saja pulih pasca pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam acara CNBC Indonesia, Economic Outlook, bersama Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, Selasa (22/3/2022).

"Orang mengatakan bagaimana mendanainya? Apa kita punya uang? Dalam UU IKN (ibu kota negara) ada 5 tahapan pembangunan, tahap pertama sekarang sampai 2024, lalu 2024-2029, dan sampai 2045. Basically tidak langsung. Namun saat ini secara simbolis Presiden harus menunjukkan ini sebuah pindahan atau hijrah (ibu kota). Sehingga terlihat ada masa depan dan sumber pertumbuhan ekonomi yang dipilih," papar Sri Mulyani.

Luas lahan yang akan digunakan untuk ibu kota yang baru mencapai 200 ribu hektar. Sri Mulyani menjelaskan secara tegas, saat ini rencana umum pembangunan ibu kota negara sedang disusun. Pembahasan soal lokasi untuk pemerintah pusat sudah dilakukan.

Baca: Begini Nasib PNS yang Tak Kebagian Rumah Dinas di IKN Baru RI

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, sebagai Menteri Keuangan yang juga Bendahara Umum Negara, akan menghitung secara detil kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara yang akan menggunakan APBN alias uang negara.

"Aturan pendanaan ibu kota negara sedang diselesaikan. Jadi sekarang kalau ada orang yang ngomong itu, hanya analisa saja. Dalam PP dan Perpres untuk pendanaan, ada dana dari APBN, swasta, BUMN dan lainnya. Nanti akan dilakukan sesuai dengan UU Keuangan Negara," jelasnya.

Wanita kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini juga berujar, untuk pastinya negara akan membiayai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara yang baru ini. Dia menyebutkan soal infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dibangun menggunakan dana Kementerian Perhubungan. Lalu infrastruktur seperti air dan jalan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Jadi pembangunan ibu kota yang core atau inti akan menggunakan APBN," ujarnya.

Baca: SoftBank Bantah Keluarkan Pernyataan Soal Batal Investasi IKN

Penggunaan dana negara untuk pembangunan ibu kota negara, ungkap Sri Mulyani, dipastikan akuntabel dan transparan.

"Kita akan sampaikan tahap pertama sampai 2024 apa yang akan kita capai, berapa dana dan sumber dari mana saja. Pasti akuntabel dan transaparan. Mana yang akan dibangun dan tahapnya seperti apa," tegasnya.

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momen Sri Mulyani Beberkan Realisasi Anggaran IKN Baru Rp2,3 T