Simak Progres Terbaru Proyek Jembatan Terpanjang se-Indonesia

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

23 March 2022 15:25

Foto: Ilustrasi Desain Jembatan Batam-Bintan (Dok.PUPR)

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan, Kepulauan Riau terus dipersiapkan. Proyek ini akan mulai konstruksi tahun ini dan ditargetkan beroperasi 2025 mendatang.

Pembangunan jembatan Batam - Bintan masuk dalam major project rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, yang diperkirakan membentang hingga 14,75 km.

Lokasi jembatan sudah ditetapkan yaitu di kawasan Kabil - Tanjung Sauh yang menjadi landing point. Bagian kedua adalah Tanjung Sauh - Pulau Buarua, bagian ketiga Pulau Buau - Kabupaten Bintan.

Lantas, bagaimana kabar proyek jembatan yang nantinya akan membelah laut itu?

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengemukakan jembatan Batam-Bintan saat ini masuk tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, serta penyiapan dokumen lelang.

"Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022," kata John Wempi dalam keterangan resmi, seperti dikutip Rabu (23/3/2022).

Foto: Ilustrasi Desain Jembatan Batam-Bintan (Dok.PUPR)
Ilustrasi Desain Jembatan Batam-Bintan (Dok.PUPR)

Proyek ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jembatan ini dirancang belasan kilometer dan disebut-sebut sebagai calon jembatan terpanjang di Indonesia, menggeser jembatan Suramadu di Jawa Timur.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau saat ini masih berupaya mempercepat penyelesaian pembebasan tanah untuk pembangunan calon jembatan terpanjang tersebut.

"Ini harus segera kita selesaikan agar pemerintah pusat bisa memulai pembangunan jembatan Batam-Bintan," kata Ansar, dikutip melalui laman resmi Pemprov Kepri.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri menargetkan pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan bisa rampung pada pertengahan April mendatang.

"Kalau untuk proyek strategis nasional, aset daerah harus segera dilepaskan karena ini untuk pembangunan daerah," kata Ansar.