Sinyal LPG 'Melon' Dilepas ke Harga Pasar Batal Tahun Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah dan DPR RI untuk mengubah skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilo gram (kg) menjadi subsidi tertutup pada tahun ini diperkirakan akan batal.

Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengatakan perubahan skema subsidi LPG ini akan sulit diterapkan tahun ini. Hal ini menurutnya terlihat dari hasil uji coba atau pilot project yang dilakukan pemerintah di sejumlah daerah, baik di Nunukan, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat, yang belum tuntas.

Terlebih, selama 14 tahun ini penjualan LPG sudah terbiasa dengan skema subsidi terbuka, sehingga siapapun bisa mengaksesnya.

"Berat, sangat berat. Pemerintah sudah melakukan piloting project untuk skema subsidi tertutup LPG 3 kg, dari Nunukan, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sudah berat. Hampir 14 tahun sudah terbiasa (subisdi) terbuka," tuturnya kepada CNBC Indonesia saat ditanya apakah rencana skema subsidi tertutup bisa diterapkan tahun ini, Senin (14/03/2022).

Dia mengatakan, saat ini rencana pemerintah untuk perubahan skema subsidi tertutup masih belum pasti, karena ada rencana penggunaan identifikasi pembeli LPG 3 kg melalui retina mata hingga finger print.

Namun menurutnya, itu tidak akan efektif kecuali dengan mengubah skema pemberian subsidi langsung ke penerima yang berhak dan harga LPG dijual berdasarkan harga keekonomiannya di pasar.

"Pemerintah menurut hemat saya, tidak bisa lagi bicara terbuka kalau mekanismenya berubah lewat retina mata, tidak perlu lagi bicara subsidi terutup dan terbuka, tapi subsidinya langsung ke penerima, subsidi komoditas tidak perlu lagi, sehingga masyarakat merasa menerima subsidi," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan sistem finger print, ini akan menimbulkan masalah di lapangan.

"Jual saja harga keekonomian dan siapkan subsidinya," ucapnya.

Di sisi lain, saat ini masyarakat juga tengah dihadapi lonjakan harga sejumlah komoditas, seperti minyak goreng. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu meningkatkan jumlah perlindungan sosial (perlinsos), terutama jelang memasuki masa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

"Kita bukan hanya bicara subsidi (LPG) saja, harga minyak goreng dan kelangkaan dan hajat hidup rakyat mulai naik. Penebalan terhadap PKH (Program Keluarga Harapan), kartu prakerja penting, agar masih berbekas di kantong rakyat. Segera lakukan penebalan perlinsos. Kalau perlinsos, tambah saja Rp 25 triliun, tapi segera karena ini penting dan masuk bulan puasa," bebernya.