Gegara Perang Ukraina Beban Utang RI Bisa Bengkak, Kok Bisa?

News - MAIKEL JEFRIANDO, CNBC Indonesia
14 March 2022 16:10
Infografis: Utang LN Nyaris Rp 6.200 T, Apa Benar RI Terancam Bangkrut?

Jakarta, CNBC Indonesia - Imbal hasil alias yield dari surat berharga negara (SBN) melonjak sejak awal tahun, khususnya ketika meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini bisa membuat beban cicilan utang Indonesia membengkak.

Posisi yield SBN 10 tahun kini berada di level 6,81%, jauh lebih tinggi dibandingkan posisi awal tahun yang 6,3%.


Tapi bagaimana kondisi saat ini?

Hanya saja dengan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik, pemerintah sepertinya tidak terburu-buru mengamini permintaan yield tinggi dari investor. Sehingga beban cicilan utang yang lebih tinggi di masa depan terhindarkan.

"Karena penerimaan pemerintah cukup baik jadi kalo yieldnya gak masuk di appetite pemerintah akan lebih rendah yang dimenangkan," ungkap Ekonom Bank Danamon Irman Faiz kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (14/3/2022)

Penerimaan negara mencapai Rp 156 triliun atau tumbuh 54,9% (year on year/yoy). Kontribusi terbesar adalah penerimaan pajak dengan Rp 109,1 triliun atau tumbuh 59,4% dan bea cukai sebesar Rp 24,9 triliun atau tumbuh 99,4%.

Sementara itu belanja negara mencapai Rp 127,2 triliun atau kontraksi 13%. Rendahnya belanja negara dikarenakan kecilnya realisasi dari belanja Kementerian Lembaga (KL) dan dana desa.

Atas capaian tersebut, APBN di Januari 2022 mencatat surplus Rp 28,9 triliun atau 0,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keseimbangan primer juga surplus Rp 49,4 triliun. SILPA juga masih tersisa Rp 25,9 triliun.

https://datawrapper.dwcdn.net/wk6Rs/1/

Bahkan menurut Irman, beban utang yang akan ditimbulkan ke depan justru bisa lebih rendah. Hal ini dikarenakan tingginya penerimaan negara akibat lonjakan harga komoditas internasional, seperti batu bara, nikel, timah hingga minyak kelapa sawit.

"Kami melihat pemerintah berpotensi mengurangi target penerbitan surat utang kedepan karena sisi penerimaan pemerintah sangat terbantu oleh harga komoditas yang terus meningkat terutama minyak dan batu bara," jelasnya.

Pemerintah masih ada kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI) lewat SKB 3 untuk mengamankan APBN dari kekurangan dana. "Selain itu, potensi dari private placement BI juga cukup besar ditahun ini hingga Rp 224 triliun," terang Irman.

Pada tahun ini, dengan asumsi awal defisit 4,85% dari PDB atau Rp 868 triliun, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 991,3 triliun . Secara bruto SBN yang diterbitkan Rp 1.300,1 triliun.

Pada rinciannya SBN bruto meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78-83%. Selanjutnya SBN valuta asing (valas) 11-14% dan SBN ritel 6-8%.

Akan tetapi pemerintah meyakini defisit anggaran bisa lebih rendah lagi, yakni 4,3% PDB. Selain beberapa faktir di atas, pemerintah juga menggenjot penerimaan dari kebijakan pajak, seperti kenaikan tarif PPN hinga program tax amnesty.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai langkah pemerintah sangat tepat dalam mengelola utang.

"Pemerintah diperkirakan mulai kembali meningkatkan penerbitan SBN pasca sentimen geopolitik dan Fed mulai mereda. Hal ini berimplikasi pada yield SBN benchmark, yang tidak akan naik terlalu signifikan pada saat tekanan internasional menguat," kata Josua kepada CNBC Indonesia.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Mantul! Sri Mulyani Selamatkan RI Dari Utang Rp 310 T


(mij/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading